Sukses

Indonesia Berperan Aktif Dalam Mitigasi Krisis Global

Liputan6.com, Jakarta Tantangan besar yang sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia saat ini adalah krisis pangan, energi dan keuangan global, terutama diperparah dengan adanya konflik Rusia - Ukraina.

Dalam rangka mengatasi tantangan besar tersebut, Sekretaris kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso selaku Sherpa Global Crisis Response Group (GCRG) on Food, Energy and Finance, bersama dengan Steering Committee Forum GCRG telah mengadakan pertemuan Steering Committee Meeting yang ke-empat secara virtual pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, mulai pukul 22.30 – 24.00 WIB.

Pertemuan dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed yang juga sekaligus memimpin Steering Committee GCRG, dan turut dihadiri oleh GCRG Task Team, serta Pimpinan dari 32 UN Agencies sebagai GCRG Steering Committee Members.

Melanjutkan pertemuan ketiga Steering Committee GCRG tanggal 18 Mei 2022 yang lalu, serta menindaklanjuti pertemuan di tingkat Kepala Negara/Pemerintahan sebagai Champions Group of GCRG tanggal 20 Mei 2022 lalu.

Pada pertemuan ke-4 Steering Committee ini membahas implementasi dari Rekomendasi dari Brief No. 2 GCRG, diantaranya upaya untuk stabilisasi pasar global, mengatasi ketidakpastian harga komoditas, serta upaya menanggulangi krisis Cost-of-Living.

"Saat ini krisis global masih mendominasi berita utama di seluruh dunia, yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina," ujar Deputi Sekjen PBB dikutip dari ekon.go.id, Sabtu (25/6/2022).

Deputi Sekjen Amina menggarisbawahi bahwa sulit untuk menemukan solusi efektif khususnya pada krisis pangan dunia, tanpa paket kebijakan yang terintegrasi.

GCRG menyoroti pentingnya untuk membantu negara-negara yang terdampak untuk meningkatkan likuiditas dan ruang fiskal, guna mengamankan Neraca Pembayaran dan membantu membangun program perlindungan sosial yang kokoh untuk masyarakat rentan.

"Rekomendasi yang kami sampaikan untuk meningkatkan ruang fiskal dan memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, antara lain mendorong Lembaga Keuangan Internasional untuk memberikan pembiayaan, dan memperluas cakupan negara penerima pembiayaan,” tegas Vera Songwe, Executive Secretary UN Economic Commission for Africa, mewakili UNCTAD.

Selanjutnya, Penasihat Pembangunan Berkelanjutan PBB, David Nabarro, dalam paparannya mengusulkan tindakan yang perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan, yaitu meningkatkan ketersediaan bahan pangan dan pupuk, mengintervensi upaya penurunan harga, mengintegrasikan kembali pasokan pangan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina ke pasar dunia, mencabut aksi pembatasan ekspor, melarang upaya penimbunan pasokan, meningkatkan akses petani ke benih, pupuk, dan input lainnya sekaligus mempertahankan transformasi sistem pangan yang sejalan dengan tujuan SDGs.

 

2 dari 3 halaman

Krisis Pangan

Menurut Haoliang Xu, Asisten Sekjen PBB dan Direktur Biro Kebijakan dan Program UNDP, saat ini PBB telah mengidentifikasi 94 negara atau sekitar 1,2 miliar orang yang mengalami dampak krisis pangan, energi dan keuangan. PBB sedang mengolah dana sebesar sekitar USD 21 Juta untuk pembiayaan ke depan. Hingga saat ini terdapat 70 negara yang telah mengajukan proposal bantuan, 69 negara diantaranya senilai USD 17 Juta telah disetujui.

PBB memobilisasi Country Team dengan FAO menjadi Lead dalam proposal dan pendanaan, didukung oleh UNDP, UNICEF dan 22 Lembaga lainnya. “Kami telah mengajukan proposal kepada G20 Finance Minister untuk mendukung IMF terkait program Food Import Financing Facility (FIFF),” ujar Dirjen FAO, Dong You.

Sementara itu, John Denton Sekjen International Chamber of Commerce menyarankan agar PBB mengeluarkan resolusi untuk membuka akses Laut Hitam terhadap arus komoditas pangan dan energi. Hal ini dapat didukung oleh G7 dan diprediksi akan mendapat sambutan hangat oleh negara-negara lainnya. Sebagai Co-Chair di B20, ICC akan meminta chair untuk merepresentasikan dalam forum dan mengembangkannya menjadi rekomendasi dalam B20 dan G20 Leaders.

Muhammad Al Jasser, Presiden IsDB (Islamic Development Bank) menyampaikan bahwa OPEC Fund telah menyelenggarakan pertemuan di Vienna dengan institusi regional, termasuk Arab Coordination Group, Qatar Fund dan Arab Fund yang berkomitmen atas paket proyek USD 10 Miliar untuk membantu negara anggota yang membutuhkan.

Olga Algayerova, Sekretaris Eksekutif UNECE (UN Economic Commission for Europe), menyampaikan perlunya memperhatikan transportasi sebagai fasilitas dari supply chain. Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya koordinasi dari para pembuat kebijakan dalam memitigasi disrupsi rantai pasok sekaligus menangani dekarbonisasi. Menurutnya, saat ini ekonomi sirkuler telah menjadi urgensi sebagaimana elaborasi dalam Brief No. 2 GCRG.

Rosemary DiCarlo, Wakil Sekjen Departemen Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang bekerja sama dengan UNCTAD mengenai aspek dukungan legal, semisal kebutuhan tim monitor pada kapal-kapal yang akan bernavigasi di Laut Hitam.

 

 

3 dari 3 halaman

Kehadiran Jokowi di G7

Armida Alisjahbana, Executive Secretary UNESCAP (UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific), menyinggung rencana Presiden RI untuk menghadiri G7 minggu depan dalam rangka menyelaraskan rekomendasi G20 dan GCRG. Terkait dengan posisi G20 atas isu DSSI, negara anggota berencana untuk memperpanjang Debt Maturity bukan Debt Coverage Ratio.

Armida menekankan pesan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahwa Indonesia telah mencabut larangan ekspor minyak sawit dan beras dalam rangka membantu mitigasi krisis pangan global. Terkait dengan kelangkaan gandum, Indonesia menyarankan alternatif berupa sagu dan barley. Indonesia juga telah menerima permintaan dari Jerman terkait pengadaan batu bara.

Sebagaimana diketahui, rekomendasi Brief No. 2 GCRG fokus pada isu terkait pangan. Selanjutnya, pada Brief No. 3, GCRG akan lebih fokus pada penanganan isu energi.

Usai pertemuan ini, beberapa pertemuan penting yang akan membahas berbagai upaya penanganan krisis diantaranya, rencana Presiden Joko Widodo untuk mengikuti pertemuan G7 pada akhir Juni 2022 dengan tujuan untuk menyelaraskan isu dan rekomendasi forum G7, G20 dan GCRG. Pada 13-14 Juli 2022 juga akan diselenggarakan G20 Finance Minister and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) yang akan dihadiri para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota G20, dan juga akan dihadiri oleh Deputi Sekjen PBB.