Sukses

Kawal Distribusi Hewan Ternak Jelang Idul Adha, Mentan Andalkan Posko Daerah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan distribusi hewan ternak jelang Idul Adha akan berjalan lancar meski ada kekhawatiran penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku hewan. Ia memandang peran posko antar daerah memiliki peran penting.

Artinya, posko-posko itu akan menentukan alur distribusi dari satu daerah ke daerah lainnya. Guna memastikan hewan ternak yang didistribusiakn nanti dalam keadaan sehat dan aman.

“Kami sangat yakin bahwa kondisi menghadapi 14 hari sebelum idul adha semua posisi ayng dibutuhkan, ternak ayng akan dipotong sudah masuk grey area yang sudah akan kita sepakati,” katanya dalam Raker dengan Komisi IV DPR RI, Senin (23/5/2022).

“Sekarang ini posko kabupaten sangat menentukan untuk mengatur perputaran lalu lintas daerah merah dalam kobupaten atau posko kabupaten sangat berperan urama, ditentukan bupati untuk antar kabupaten posko, atau crisis center provinsi berperan sangat maksimal untuk menentukan pergerakan yang ada, walaupun didampingi penuh oleh Kementan,” paparnya.

Guna memastikan hal itu, Mentan Syahrul menegaskan telah memberikan pelatihan kepada dokter hewan di daerah merah atau terdeteksi wabah PMK sebagai langakh mitigasi. Dengan kondisi ini ia mengaku cukup meyakini bisa mengantisipasi penyebaran PMK.

“Memang kita tak boleh abai dan lengah, memang dalam keadaan 14 hari ini masih satu kali lagi kita masih butuhkan konsentrasi yang sangat, bahwa apa yang sudah kita persiapkan sudah bisa dilakukan,” ujarnya.

 

2 dari 4 halaman

Jutaan Hewan Ternak Terjangkit PMK

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkap ada jutaan hewan ternak yang terkena penyakit mulut dan kuku (PMK). Ia membeberkan jumlah ini berdasarkan data per 17 Mei 2022 lalu.

Mentan Syahrul mengungkap persebaran PMK ini telah menjangkit 15 provinsi di Indonesia. di 15 provinsi tersebut tercatat sebanyak 13,8 juta ekor hewan ternak.

Masih menurut data yang dimilikinya, jumlah hewan ternak yang terdampak PMK adalah sebanyak 3,9 juta ekor. Sementara yang terkonfirmasi tes laboratorium ada sebanyak 13.968 ekor.

“Jumlah ternak yang terdampak sebanyak 3,9 juta ekor, yang mengalami sakit berdasarkan konfirmasi tes PCR di laboratorium sebanyak 13.968 ekor atau 0,36 persen dari populasi ternak yang terdampak,” kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (23/5/2022).

Diketahui, dari 15 provinsi tersebut, sebanyak 52 kabupaten/kota dikonfirmasi terdampak wabah PMK ini.

 

3 dari 4 halaman

2.630 Ekor Sembuh

Disamping itu, Mentan Syahrul mengungkap terjadi perkembangan yang cukup positif. Diantaranya ada hewan ternak yang dikonfirmasi telah sembuh sebanyak 2.630 ekor atau 18,83 persen.

“Melalui berbagai upaya yang dilakukan jajaran Kementan, yang bersinergi dengan lembaga lain dan pemda, terdapat perkembangan yang cukup menggembirakan, ternak sembuh sebanyak 2.630 ekor atau 18,83 persen dari ternak sapi dan yang mati 99 ekor atau 0,71 persen dari ternak sakit,” paparnya.

Merespons penyebaran PMK ini, Mentan Syahrul mengungkap telah menjalankan tiga skema. Pertama dengan melakukan upaya darurat melalui pemetaan wilayah terkonfirmasi PMK dengan ditandai dengan warna merah.

Kemudian, menandai wilayah suspek PMK dengan warna kuni, dan wilayah bebas PMK dengan warna hijau. Ini juga diikuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian terkait antisipasi penyebaran PMK.

 

4 dari 4 halaman

Potensi Kerugian

Pada kesempatan itu, Mentan Syahrul mengungkap ada potensi kerugian yang bisa dialami akibat menyebarnya PMK ini. Menurut bahan paparannya, angka kerugiannya bisa mencapai RP 9,9 triliun per tahun.

Ini diakibatkan oleh efek domino dari penyebaran PMK ke hewan-hewan ternak. Artinya, akan menimbulkan berbagai pembatasan untuk mengantisipasi penyebaran, termasuk karena menurunnya produktivitas.

“Jika tidak ditangani dengan baik, kejadian PMK akan berikan dampak ekonomi akibat turunnya produktivitas kematian dan harga jual murah. Selain itu PMK juga akan berdampak dalam perdagangan internasional baik ternak hidup maupun produk ternak karena adanya larangan ekspor,” paparnya.