Suahasil Buka Suara soal Tren Gaya Hidup Downgrade

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menanggapi tren penurunan gaya hidup (lifestyle downgrade) di tengah masyarakat, mulai dari beralih menggunakan Pertalite dari Pertamax hingga membuat kopi sendiri untuk menghemat pengeluaran. Kemampuan ekonomi masyarakat perlu diperkuat melalui penciptaan pendapatan dan lapangan kerja.

“Saya menghargai seluruh pendapat dari masyarakat ya. Memang cara kerja ekonomi kita ini yang paling-paling penting menurut saya adalah bagaimana perekonomian kita ini menciptakan income, menciptakan pendapatan bagi masing-masing individu, bagi rumah tangga, bagi perusahaan, dan seterusnya,” ujar Suahasil dalam diskusi di SCTV, dikutip Jumat (9/10/2026).

Suahasil menilai, aktivitas ekonomi masyarakat memegang peranan besar dalam mendorong pertumbuhan nasional, sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mencakup sebagian dari keseluruhan perekonomian. Karena itu, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara untuk menghasilkan efek berganda bagi konsumsi, investasi, dan ekspansi usaha.

Dia menjelaskan, belanja negara pada 2026 mencapai sekitar Rp 4.000 triliun, sedangkan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan sekitar Rp 25.000 triliun. Dengan perbandingan tersebut, pemerintah menyumbang sekitar 14-15% dari PDB, sedangkan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha menjadi bagian yang lebih besar.

"86%-nya lagi yang menciptakan adalah seluruh gerak ekonomi masyarakat itu. Rumah tangga yang terus konsumsi, pengusaha yang terus ekspansi, yang melakukan investasi baru, ekspor, baik produk dalam negeri maupun ekspor,” kata Suahasil.

Suahasil menegaskan, pemerintah perlu menjaga efektivitas belanja negara agar anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah juga merancang APBN 2027 dengan belanja sekitar Rp 4.100 triliun dan target defisit 2,4% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan estimasi defisit 2026 sebesar 2,85%.

Menurut dia, penguatan aktivitas ekonomi menjadi penting agar konsumsi rumah tangga dan kegiatan usaha terus menghasilkan pendapatan. Pemerintah pun menekankan transparansi dan kredibilitas pengelolaan APBN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, tekanan ekonomi yang masih menghimpit kelompok masyarakat kelas menengah direspons pemerintah. Saat ini, sejumlah insentif dan stimulus sedang dirancang untuk menahan penurunan daya beli masyarakat.

Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan, Noor Faisal Achmad, mengungkapkan bahwa skema stimulus tersebut tengah dimatangkan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Ini untuk stimulus sedang dibicarakan, ya nanti mungkin akan disampaikan Pak Menteri dengan Pak Menko," kata Noor Faisal saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya insentif khusus bagi kelas menengah yang mulai melakukan downgrade atau penghematan pengeluaran harian, ia belum merinci lebih jauh. "Sedang dibicarakan," singkatnya.

Rencana stimulus tersebut masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi untuk kuartal IV-2026. Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sementara sekitar Rp 31 triliun yang kini sedang disisir Kementerian Keuangan.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto menjelaskan, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil.

"Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha," ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).

Beberapa program utama yang disiapkan hingga akhir tahun 2026 meliputi:

• Bantuan Beras 10 Kg: Disalurkan selama Oktober–Desember 2026 kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desil 1–4 dengan anggaran Rp17,5 triliun.
• Bantuan Subsidi Upah (BSU): Sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan untuk 13,3 juta pekerja.
• Fasilitas Rekening Bank & Sektor Perumahan: Program pembukaan rekening bank bagi warga berusia di atas 17 tahun (desil 1–4) serta stimulus perumahan.