Alasan OJK Larang Lembaga Keuangan Fasilitasi Kripto

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, melarang lembaga dan sektor keuangan yang diawasi OJK memfasilitasi dan melakukan transaksi kripto. Hal itu disampaikan dalam bincang Espos Indonesia, Minggu (13/2/2022).

“Sektor keuangan tidak boleh memfasilitasi dan melakukan transaksi kripto. OJK melarang, saya berkali-kali bilang,” kata Wimboh.

Wimboh menegaskan, kripto bukan merupakan alat pembayaran yang diizinkan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, lembaga dan sektor keuangan dilarang memfasilitasi pembayaran menggunakan kripto.

“Pertama, Bank Indo mengatakan (kripto) bukan alat pembayaran. Kedua, sektor keuangan karena ini bukan alat pembayaran maka tidak boleh memfasilitasi, kalau ada orang yang kehilangan kripto ya salah sendiri kita sudah mengingatkan,” ujarnya.

Disamping itu, OJK juga menegaskan agar lembaga maupun sektor keuangan tidak  memasuki area Non Fungible Token (NFT).

“Sektor Keuangan kita prioritas jangan masuk area situ, lembaga dan sektor keuangan gak boleh melakukan itu,” ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.