Sukses

Sri Mulyani Akui Masalah Harga Minyak Goreng Cukup Pelik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ikut menanggapi masalah harga minyak goreng. Menurutnya, masalah minyak goreng ini tidak mudah da melalui perdebatan yang sangat panjang.

Sri Mulyani menjelaskan, dari sisi penentu kebijakan, mengenai minyak goreng ini perlu diperhatikan terkait akuntabilitas. Artinya, dalam menentukan kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Untuk minyak ini kita perdebatannya cukup panjang karena ini masalahnya tentang minyak goreng curah yang dikonsumsi oleh masyarakat biasanya itu. Tapi kalau untuk minyak goreng curah instrumen APBN itu akan sulit banget masuk ke sana, lebih mudah minyak goreng kemasan karena ada pabrikannya,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022).

Namun, dengan cara ini, ia kerap mendapat pandangan kalau pemerintah hanya berpihak kepada pengusaha yang memiliki pabrikan minyak goreng. Ia pun menampik dengan tegas anggapan itu.

“Namun kalau ini akan menimbulkan persepsi, biasanya ada politisi yang mengatakan, wah... kita lebih berpihak pada kelompok pabrikan, padahal enggak. Karena itu dari sisi efektivitas dan sisi akuntabilitasnya lebih mudah. Lebih bisa dipertanggungjawaban,” terangnya.

Ia menyebutkan, untuk kasus minyak goreng ini mirip seperti pembuatan regulasi bagi kendaraan ataupun properti. Ia perlu melihat bagaimana cara pemerintah untuk menyikapi polemik ini di masyarakat.

“terus terang kalau kita lihat fenomena di masyarkat, pemerintah ingin step in itu pertanyaan yang kedua yang harus dijawab adalah mau menggunakan apa untuk intervensi? Ini masalah regulasi atau perlu ada intervensi langsung?” katanya.

“Kalau mau intervensi langsung, caranya gimana siapa yang melakukan? itu pertanyaan policy karena nanti kita diaudit oleh BPK,” imbuh Sri Mulyani.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Intervensi Pasar

Misalnya, dengan asumsi yang melakukannya salah satu kementerian melalui intervensi pasar, ia menyebut perlu spesifik intervensi yang dilakukan. Apakah melalui subsidi atau membeli barang dalam hal ini minyak goreng.

“Itu semuanya akan menentukan seberapa cepat (dan) tepat dari sisi (penyelesaian) masalahnya,” kata dia.

Ia berharap, dengan langkah-langkah keinginan membantu masyarakat ini perlu juga dilihat dari sisi akuntabilitas.

“Saya berharap dalam hal ini tidak berarti kita tak melihat juga, tapi kita melihat policy di desain bahwa dia akan se-akuntabel mungkin,” katanya.