DPR Sebut Kebijakan Stabilisasi Harga Minyak Goreng oleh Pemerintah Salah

Liputan6.com, Jakarta Masalah harga minyak goreng sampai saat ini masih belum teratasi. Hal ini lantaran di sejumlah toko justru terjadi kelangkaan minyak goreng.

Komisi XI DPR RI mengkritisi kebijakan pemerintah yang hanya mengambil keuntungan pada kenaikan harga komoditas. Kenaikan harga CPO global membuat pajak yang diterima meningkat sehingga pendapatan negara mencapai target APBN 2021.

Anggota Fraksi Gerindra Susi Marleny Bachsin menilai naiknya harga CPO membuat Indonesia mengalami krisis minyak goreng. Harga minyak goreng di masyarakat pun menjadi naik.

"Kenaikan ini memukul rakyat apalagi rakyat bawah karena mereka yang jualan gorengan, pedagang warteg dan semua ini pakai minyak goreng," kata Susi dalam Raker Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Susi menilai stabilitas harga minyak goreng yang dilakukan pemerintah masih kurang tepat. Sebab yang menikmati hasilnya hanya para pengusaha besar yang menjual minyak goreng kemasan. Seharusnya, sektor pangan bisa menjadi prioritas pemerintah sebagaimana kebijakan relaksasi PPnBM dan PPN properti.

"Jadi negara tidak hanya menikmati kenaikan harga CPO tetapi harus hadir menyelesaikan minyak goreng di dalam negeri," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.