Ibu Kota Negara Baru akan Punya Tol Bawah Air

Banner Infografis Ibu Kota Negara Baru Bernama Nusantara. (Foto: Tangkapan Layar Instagram @nyoman_nuarta)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berencana membangun tol bawah air di ibu kota negara baru atau Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Bahkan nantinya terowongan atau tol bawah air itu akan dikoneksikan dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

"Bapak Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menginginkan bahwa teknologi yang kita pakai itu adalah teknologi yang terbaik, termasuk salah satunya adalah pemanfaatan terowongan penyeberangan bawah air atau submersible crossing," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit melansir Antara, di Jakarta, Senin (24/1/2022).

Kepala BPJT itu menjelaskan lokasi terowongan penyeberangan bawah air yang akan tersambung dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Kementerian PUPR sedang menyiapkan perencanaan teknis terincinya atau Detail Engineering Design (DED).

"Nanti akan ada satu tempat di mana akan tersambung ke IKN dan di situlah nanti pada saat akan menyeberang sungai, maka akan menggunakan terowongan penyeberangan bawah air," jelas dia.

Dalam kesempatan sama, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa rencana pembangunan tol bawah air tersebut bertujuan untuk melindungi kawasan area lindung di sekitar IKN.

"Jadi kita tidak mau area lindung itu dirusak, kemudian juga terdapat area rawa di sekitarnya. Sehingga akses konektivitas jalannya melalui tol bawah air," kata Endra.

Sebelumnya Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Danis H Sumadilaga mengungkapkan infrastruktur dasar akan menjadi prioritas dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Menurut Danis, infrastruktur sumber daya air menjadi infrastruktur dasar yang disiapkan untuk pembangunan IKN.

Pembangunan Infrastruktur sumber daya air di IKN ini tentu saja memprioritaskan dua hal yakni bagaimana menyiapkan pengendalian potensi banjir melalui pembangunan drainase kawasan. Sedangkan prioritas keduanya memastikan bagaimana sumber air baku untuk IKN bisa terpenuhi secara bertahap.

Sedangkan berbicara terkait konektivitas, suatu area development harus dihubungkan dengan tempat-tempat yang lain maka dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur jalan, tentu saja infrastruktur jalan ini yang paling memudahkan konektivitas menuju IKN.

Selain itu, pembangunan Ibu Kota Negara sendiri fokus kepada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP, dimana akan disiapkan land development terlebih dahulu yang nanti didukung oleh utilitas, drainase lingkungan dan sebagainya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

DPR RI dan Pemerintah sepakat akan memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia menuju Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, atau yang akan diberi nama menjadi Nusantara. Ada dua akses yang dapat ditempuh untuk sampai ke sana.

2 dari 2 halaman

Belum Ada Alokasi Dana PEN untuk Proyek Ibu Kota Baru

Ibu kota negara baru — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau kesiapan pembangunan inftastruktur penunjang ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 sebesar Rp 401,64 triliun tidak akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Dia menjelaskan, terkait dengan ibu kota baru anggaran berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Memang diperkirakan untuk fase pertama pembangunan IKN dibutuhkan dana sebesar Rp 45 triliun. Namun, dana ini secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progres.

“Jadi tadi saya sampaikan bahwa dana itu yang ada di PUPR dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN,” kata Airlangga dalam konferensi pers penanganan pandemi Covid-19, Senin (24/1/2022).

Lebih lanjut, Airlangga menerangkan kembali, dana PEN sudah diputuskan sebesar Rp 401,64 triliun yang dialokasikan untuk tiga bidang. Pertama, bidang kesehatan sebesar Rp 125,97 triliun, perlindungan masyarakat Rp 150,8 triliun dan penguatan ekonomi sebesar Rp 174,87 triliun.

Dari 3 bidang tersebut, terutama yang ekonomi ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur, ketahanan pangan, UMKM, investasi pemerintah dan perpajakan.