Pedagang Curhat KUR dan Banpres Terkendala Data, Airlangga Ingatkan Soal Digitalisasi

Liputan6.com, Jakarta Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengaku jika pengumpulan data menjadi kendala untuk membantu para pedagang pasar agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Bantuan dimaksud seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Banpres Produktif Usaha Mikro yang diperuntukkan bagi UMKM.

Ini diungkapkan IKAPPI saat audiensi secara virtual dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Selasa (21/9/2021). Hadir Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Mansuri.

Abdullah sejatinya mengapresiasi Pemerintah yang telah menginisiasi berbagai program untuk memperkuat perekonomian nasional termasuk KUR dan Banpres Produktif Usaha Mikro. Namun, pengumpulan data diungkapkan menjadi kendala.

Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan kunci pada saat ini.

“KUR tahun ini besar, yaitu Rp 285 triliun dengan bunga hanya 3 persen. Jadi saya minta untuk segera ada digitalisasi data di IKAPPI agar bisa maksimal dalam profiling sehingga para pedagang pasar tidak luput dari bantuan-bantuan yang sedang disalurkan Pemerintah,” pungkas Menko Airlangga.

Hal ini dikatakan dapat terlihat dari penggunaan Nomor Induk Berusaha sebagai identitas pelaku usaha yang saat ini diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM melalui Online Single Submission.

Dengan proses yang cepat, semua bisa terdata secara rinci by name, by address, by NIK dan data tersebut bisa dikoordinasikan sebagai acuan untuk pendataan penerimaan bantuan.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyalurkan bantuan tunai kepada para Pedagang Kaki Lima dan Warung.

Diharapkan para pedagang pasar yang dinaungi juga oleh pengelola pasar dapat terdata dengan baik, sehingga bisa maksimal mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Berdasarkan data yang disampaikan IKAPPI, Indonesia memiliki lebih kurang 14.000 pasar tradisional dengan 12 juta pedagang yang terlibat.