Bahas Perjanjian E-Commerce ASEAN, PKS Minta Pemerintah Lindungi UMKM Lokal

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat perjanjian internasional dengan negara-negara kawasan ASEAN bisa menjadi peluang berkembangnya UMKM Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (e-commerce) atau Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Juru Bicara Fraksi PKS Nevi Juarina mengatakan, perjanjian ASEAN memungkinkan bagi produk-produk UMKM dalam negeri memiliki orientasi ekspor. Sehingga RUU yang dibahas di komisi VI DPR RI ini harus bisa meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong produk UMKM yang lebih berkualitas.

"RUU ini harus dapat meningkatkan peran pemerintah dalam mengembangkan produk UMKM yang prioritas ekspor," kata Juru Bicara Fraksi PKS Nevi Juarina di ruang rapat Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Senin (23/8/2021).

Perdagangan lintas batas negara ini dinilai berpotensi pada persaingan produk antar negara. Sehingga menjadi semakin ketat baik untuk di pasar domestik maupun pasar global.

"Adanya perjanjian lintas batas ini membuat persaingan produk semakin ketat. Makanya produk dalam negeri harus bersaing badar bisa diterima di berbagai negara, " kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.