Ruang Fiskal Sempit, Sri Mulyani Pastikan Proyek Infrasruktur Terhambat

DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2022 — Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, agenda pembangunan infrastrutur ikut terdampak akibat pandemi Covid-19. Hal itu terjadi akibat ruang fiskal pemerintah mengalami tekanan, karena untuk menunjang dukungan kepada sektor kesehatan, pengusaha dan juga masyarakat terdampak pandemi.

“Ruang fiskal yang semakin sempit memaksa pemerintah untuk fokus pada pengeluaran yang lebih mendesak seperti perawatan kesehatan serta menyelamatkan banyak orang yang rentan dengan menggunakan perlindungan sosial. Selain itu banyak proyek infrastruktur terkendala akibat pandemi,” kata Menteri Sri Mulyani dalam keynote speechnya pada B20-G20 Dialogue on Finance and Infrastructure Accelerating Sustainable and Inclusive Growth secara daring, seperti ditulis Selasa (6/7/2021).

Bank Dunia menyebutkan dalam laporannya, pada paruh pertama tahun 2020, investasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur di negara-negara berkembang turun 56 persen dari periode yang sama tahun 2019.

Dalam pembaruan rencana aksi April 2021, G20 menegaskan kembali komitmennya untuk melipatgandakan upaya mempromosikan investasi infrastruktur yang berkualitas dan mempercepat upaya mobilisasi sumber pembiayaan infrastruktur swasta untuk strategi pemulihan.

"Dengan dorongan kolektif yang sinkron menuju investasi infrastruktur dapat mendukung banyak pertumbuhan domestik di banyak negara berkembang, sementara pada saat yang sama juga memberikan dorongan tambahan untuk output global melalui efek pemulihan yang positif,” ungkap Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menaikkan tarif cukai rokok. Kenaikan cukai rokok tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

2 dari 2 halaman

4 Pilar

Upah Buruh Informal Perkotaan pada Agustus Naik 0,41 Persen — Pekerja tengah mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur di Jakarta, Senin (18/9). Badan Pusat Statistik menyebutkan upah harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Agustus 2017 sebesar Rp 84.362 per hari. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Di satu sisi, Indonesia mendukung agenda infrastruktur di bawah Kepresidenan G20 Italia yang berfokus pada empat pilar. Pertama tangguh dan pemeliharaan, kedua infrastruktur digital, ketiga infrastruktur berkelanjutan dan keempat inklusi sosial.

Sambil memastikan kesinambungan dengan penyampaian agenda infrastruktur sebelumnya seperti peta jalan menuju infrastruktur sebagai kelas aset, dan juga prinsip G20 untuk investasi infrastruktur berkualitas.

“Kami juga menghargai kerja kepresidenan Italia dalam terus mengembangkan kolaborasi antara investor publik dan swasta untuk memobilisasi modal swasta. Saya rasa kita sudah banyak mendengar hari ini tentang bagaimana hal ini bisa dilakukan dan apa yang menjadi aspirasi dan juga hambatan untuk mewujudkan potensi tersebut. Kami menantikan langkah selanjutnya dari dialog investasi infrastruktur G20 yang pertama, dalam Pertemuan Tingkat Menteri Oktober mendatang,” tutupnya.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Menteri Keuangan
Proyek Infrastrktur