Rusun PNS Senilai Rp 52,9 Miliar di Yogyakarta Target Rampung Juli 2021

Pembangunan Rumah Susun (Rusun) untuk Aparartur Sipil Negara (ASN) atau PNS di Kalimantan Barat (Kalbar). (dok: PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan segera menyelesaikan rumah susun (rusun) PNS Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak di Yogyakarta.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pembangunan rusun 6 lantai dengan tipe 45 ini memakan total anggaran keseluruhan mencapai Rp 52,960 miliar.

"Rusun PNS sekarang ini dibangun dengan material yang baik dan desain sekelas apartemen, jadi tidak hanya sekedar layak namun nyaman untuk dihuni," ujar Khalawi dalam keterangan tertulis, Senin (7/6/2021).

Menurut dia, pembangunan hunian vertikal ini selain sebagai sarana hunian bagi PNS juga menepis stigma rumah dinas yang punya desain old-fashioned dan kurang nyaman untuk ditinggali.

Lebih lanjut, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Mochamad Mulya Permana menambahkan, pembangunan rusun tersebut dapat berjalan dengan lancar berkat adanya sinergi yang baik juga antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah setempat.

"Saat ini progres sudah mencapai realisasi sebesar 92,416 persen dan harus selesai sebelum akhir Juli tahun ini," terangnya.

Sementara Kepala Satker Penyediaan Perumahan DI Yogyakarta M Arifman mengungkapkan, pihaknya telah menerjunkan petugas dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi DI Yogyakarta untuk mendukung pelaksanaan pebangunan rusun ini.

"Program pembangunan Rusun PNS yang direncanakan selesai bulan Juli ini hanya tinggal menunggu proses finishing dan melengkapi meubelair nya saja," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Setelah direlokasi, warga Kapuk pindah ke rusun Pesakih. Walaupun nyaman, kini mereka punya harapan tersendiri untuk Gubernur DKI yang baru

2 dari 3 halaman

Kementerian PUPR Bangun Rusun untuk PNS BPKP Maluku Utara Senilai Rp 21 M

Pembangunan Rusun PNS di Citeureup, Kabupaten Bogor. (dok: PUPR)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mulai melaksanakan pembangunan rumah susun (rusun) untuk para PNS yang bertugas di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Sofifi, Maluku Utara. Rusun yang akan dibangun Kementerian PUPR nantinya setinggi 3 lantai dan memiliki 44 unit hunian dengan total biaya pembangunan sekitar Rp 21,608 miliar.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Dwityo Akoro Soeranto menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun, untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan rusun umum, rusun khusus dan rusun negara.

Untuk itu, Kementerian PUPR memberikan bantuan pembangunan rumah Rusun atau rusun berupa bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas serta perlengkapannya seperti meubelair seperti tempat tidur, lemari pakaian, kursi dan meja sehingga membuat para penghuni tinggal dengan nyaman.

"Para PNS BPKP yang tugas di Kota Sofifi nanti tinggal membawa koper pakaian saja. Fasilitas di Rusun ini semua sudah lengkap ada meubelairnya dan kami juga akan melengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitasnya," ungkapnya, Jumat (4/6/2021).

Bantuan rusun ini diberikan kepada pihak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rusun.

"Guna mensukseskan pembangunan Rusun diperlukan keterlibatan pemda dalam memberikan proses perizinan khususnya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), sehingga bangunan rusun memenuhi prinsip keandalan bangunan gedung," terangnya.

3 dari 3 halaman

3 Lantai

Rusun Sewa — Kementerian PUPR optimistis dapat mengatasi tiga hambatan utama dalam program penyediaan perumahan bagi masyarakat dan PNS.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Aryanto Wibowo, menyampaikan pihaknya sangat berterimakasih atas bantuan rusun ini. Adapun lahan yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan rusun merupakan hibah dari Pemprov Maluku Utara.

"Di depan Rusun ini nantinya juga akan dibangun Kantor perwakilan BPKP dan Rumah Dinas Jabatan. Kami harap seluruh pegawai BPKP Maluku Utara bisa pindah kesini dan mendorong mempercepat kawasan khusus Sofifi," ungkapnya.

Rusun PNS BPKP ini dibangun tiga lantai dengan rincian lantai 1 sebanyak 12 unit. Sedangkan di lantai 2 dan 3 masing-masing 16 unit jadi totalnya ada 44 unit hunian.

Adapun nilai kontrak pembangunan sebesar Rp 21,608 miliar. Diperkirakan pembangunan rusun ini akan dilaksanakan selama 300 hari kalender sejak 21 Januari 2021 dengan target selesai 21 November 2021.