Covid-19 Masih Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi di 2021

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan alasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sampai direvisi dua kali. Salah satunya adalah pemerintah fokus menangani dampak pandemi Covid-19.

“Di dalam APBN tahun 2020 dilakukan revisi sampai dua kali, dimana belanja difokuskan untuk penanganan kesehatan melindungi masyarakat secara sosial dan membantu dunia usaha, terutama UMKM,” kata Sri Mulyani dalam Temu Stakeholder Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Semarang, Kamis, (25/3/2021).

Ia menjelaskan, hal itu terlihat dari sisi anggaran APBN 2020 yang sudah tersalurkan Rp 2.589 triliun. Di mana Rp 579 triliun sendiri adalah untuk pemulihan ekonomi. Menurutnya, pandemi covid-19 ini merupakan shock yang luar biasa di bidang kesehatan yang menular ke bidang sosial dan ekonomi.

“Nah Pemerintah dalam merespons tentu di dalam internal kabinet bapak presiden dengan intensitas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian, dan kita juga berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Menko Marinves untuk merumuskan langkah-langkah yang cepat dan tepat,” kata Sri Mulyani.

Salah satu langkah yang dinilai cepat dan tepat itu adalah Perpu nomor 1 tahun 2020, pada waktu itu dirumuskan di bulan Maret begitu pandemi diumumkan, yang kemudian disampaikan oleh Presiden sebagai Perpu pada awal April.

“Kenapa itu penting? karena memang extraordinary sifatnya adalah sangat luar biasa kegentingan juga sangat memaksa, di dalam itu memungkinkan kita mengelola APBN secara jauh lebih fleksibel namun tetap akuntabel,” ujarnya.

Karena dengan adanya covid-19, secara otomatis penerimaan negara turun, baik dari pajak maupun bukan pajak, sementara itu belanja akan naik untuk menangani bidang kesehatan, bidang sosial dan untuk mendukung pemulihan ekonomi.

“Kenapa kita melakukan langkah yang luar biasa atau extraordinary? ya karena tantangannya luar biasa belanja untuk bidang kesehatan memungkinkan kita untuk membeli berbagai alat testing yang waktu itu mungkin masih belum tersedia di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu Pemerintah juga melakukan tracing bagi masyarakat yang terkena covid-19. Menkeu mengatakan semua biaya itu penyembuhannya ditanggung negara.

Demikian Menkeu berterimakasih kepada berbagai pihak baik Pemerintah, DPR dan lainnya yang telah merespon dengan cepat untuk mengambil kebijakan dalam penanganan pandemi covid-19.

“Saya berterima kasih dan kesempatan ini kepada seluruh DPR yang kemudian juga secara sangat cepat meresponsnya,” pungkas Sri Mulyani.