Sukses

Bos BKPM: Dulu Urus Izin Seperti Tawaf di Mekah Muter-muter

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengibaratkan, mengurus perizinan di Indonesia sama halnya seperti melakukan tawaf di Mekah. Sebab, harus muter-muter terlebih dahulu sampai izin itu bisa selesai.

"Tidak heran pengusaha dan pengalaman saya juga dulu mengurus izin pemerintah itu kalau tawaf di Mekah itu jelas berapa kali putarnya dan berapa menit. Tapi kalau tawaf di Kementerian hanya tuhan dan yang tanda tangan surat itu tahu berapa lama tawaf di Kementerian. Ini bener nih," katanya dalam Rapat Kerja Nasional Hipmi 2021, Sabtu (6/3).

Dia mengemukakan setelah Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 keluar maka seluruh proses perizinan dilakukan satu pintu di BKPM. Termasuk untuk insentif fiskal.

"Bapak Presiden waktu targetkan ke saya, Mas Bahlil kamu selesaikan investasi Rp708 triliun yang mangkrak," jelas dia.

Dia memahami, memang ada tiga persoalan besar dalam mengusus investasi yang mangkrak tersebut.Pertama, karena arogansi atau ego sektoral Kementerian atau Lembaga (KL). Kedua aturan tumpang tindih di provinsi, kabupaten dan kota.Ketiga persoalan tanah dan ini harus selesai.

"Alahmdulillah 2019 kami berhasil mencatatkan realisasi investasi Rp809 triliun di 2019. Jadi dari Rp792 triliun bisa tercapai Rp809 triliun dan di 2020 kita target relaisasi Rp817 triliun Alhamdulillah mampu diselesiakan Rp826,3 triliun," jelas dia.

Pencapaian tersebut membuat sejarah baru. Karena realisasi investasi di Jawa dan Luar Jawa berimbang. Di mana di Jawa 50,5 persen dan di Jawa sebesar 49,5 persen.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

2 dari 3 halaman

Bos BKPM Tak Mau Pengalaman Kelam Freeport Terulang

Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman), Bahlil Lahadalia, tak ingin pengalaman kelam Indonesia dengan bisnis tambang emas Freeport terulang.

Dia pun ingin investasi yang masuk ke Indonesia harus melibatkan perusahaan-perusahaan nasional hingga daerah.

"Sudah barang tentu dalam konteks negosiasi ini, kita ingin agar kehadiran negara ada. Freeport itu menjadi pengalaman kelam bagi kita. Dahulu tahun 1970-an ketika Freeport dibangun, negara belum ikut mengambil bagian secara maksimal," kata Bahlil dalam MNC Group Investor Forum 2021 pada Rabu (3/3/2021).

Berdasarkan pengalaman tersebut, kata Bahlil, pemerintah mengajak perusahaan-perusahaan pelat merah termasuk Pertamina, MIND ID, dan PLN berperan dalam pengembangan industri baterai Tanah Air. Indonesia memiliki cadangan bijih nikel 23,7 persen atau yang terbesar saat ini dunia.

Nikel merupakan material utama yang dibutuhkan dalam pembuatan baterai lithium. Hilirisasi nikel disebut akan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi mobil listrik di dunia.

Saat ini sudah ada dua perusahaan besar yang akan berinvestasi di industri baterai terintegrasi di Indonesia yaitu Contemporary Amperex Technology (CATL) dari China dengan nilai investasi USD 5,2 miliar, dan LG senilai USD 9,8 miliar.

"Contoh seperti LG ini, kita ikutkan BUMN kita seperti Antam, MIN ID, Pertamina, dan PLN ikut bersama-sama di dalam tim di LG, begitu pula dengan CATL," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan menggandeng para pengusaha nasional di daerah dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Menurut kita, sebuah investasi yang masuk selain akan memberikan pertumbuhan ekonomi daerah, juga pemerataan pertumbuhan dan ikut besar bersama. Itu esensi dari satu investasi berkualitas," ungkap Bahlil.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: