BI: Utang Luar Negeri Indonesia pada November 2020 Sebesar USD 416,6 Miliar

Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia Gratis, Ini Syaratnya — Karyawan menghitung uang kertas rupiah yang rusak di tempat penukaran uang rusak di Gedung Bank Indonessia, Jakarta (4/4). Selain itu BI juga meminta masyarakat agar menukarkan uang yang sudah tidak layar edar. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesi (BI) mengumumkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2020 tercatat sebesar USD 416,6 miliar. Jumlah utang tersebut terdiri dari Utang Luar Negeri sektor publik atau utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 206,5 miliar dan Utang Luar Negeri sektor swasta, termasuk BUMN sebesar USD 210,1 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menjelaskan, dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir November 2020 tercatat sebesar 3,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,3 persen (yoy).

"Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penarikan neto Utang Luar Negeri pemerintah. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai Utang Luar Negeri berdenominasi rupiah," jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat (15/1/2021).

Utang Luar Negeri Pemerintah tumbuh meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah pada akhir November 2020 tumbuh 2,5 persen (yoy) menjadi sebesar USD 203,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Oktober 2020 sebesar 0,3 persen (yoy).

Perkembangan ini dipengaruhi oleh kepercayaan investor yang terjaga sehingga mendorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN), serta penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bank Dunia baru-baru ini menerbitkan laporan Statistik Uang Internasional. Tercatat Indonesia masuk dalam daftar 10 teratas negara dengan utang terbesar dalam kategori negara-negara berpendapatan kecil.

2 dari 3 halaman

Utang Luar Negeri Swasta

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau — Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Utang Luar Negeri swasta tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan Utang Luar Negeri swasta pada akhir bulan November 2020 tercatat 5,2 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,4 persen (yoy).

Perkembangan ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan Utang Luar Negeri perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) dari 8,3 persen (yoy) pada Oktober 2020 menjadi sebesar 7,2 persen (yoy). Selain itu, Utang Luar Negeri lembaga keuangan (LK) mencatat kontraksi 1,4 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, Utang Luar Negeri terbesar dengan pangsa mencapai 77,0 persen dari total Utang Luar Negeri swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian.

3 dari 3 halaman

Sehat

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir November 2020 sebesar 39,1 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 38,8 persen.

Sementara itu, struktur ULN Indonesia yang tetap sehat tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,3 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.