Ombudsman RI Sebut Kebijakan Penanganan Covid-19 Tak Jelas, Ini Buktinya

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah terkait pengendalian covid-19 di Indonesia saling bertabrakan dan tidak konsisten.

Agus bercerita sebelumnya pada Februari 2020 dirinya sudah menghubungi Dirjen Perhubungan Udara dan juga Menteri Perhubungan untuk meminta menutup sementara Bandara Sam Ratulangi, Ngurah Rai dan Cengkareng dari penerbangan charter maupun schedule dari dan ke Cina.

“Tapi jawabannya jangan, karena 40 persen turis kita dari Cina (Kata Menhub), Saya cukup kaget ya sudahlah saya kan bukan pengambil keputusan paling tidak saya sudah ingatkan dan itu terbukti kira-kira Maret kita dapat informasi kalau Indonesia ada yang tertular covid-19,” kata Agus Pambagio dalam Webinar Mudik Natal dan Tahun Baru di Masa Pandemi Covid-19, Senin (21/12/2020).

Setelah itu barulah muncul berbagai peraturan-peraturan yang diterbitkan berkaitan dengan pengendalian pandemi covid-19, seperti peraturan yang mengatur PSBB, transportasi dan lainnya yang hasilnya malah bersifat ambigu.

“Peraturan-peraturan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan dan kementerian lainnya supaya berhati-hati, karena banyak banget peraturan yang bertabrakan karena ada kata 'Tetapi/kecuali' dalam peraturan itu sehingga terjadi polemik yang berkepanjangan,” ujarnya.

Agus mengatakan pada awal pandemi covid-19 di Indonesia, dirinya menyarankan untuk dilakukan lockdown seperti negara lain, hanya saja pemerintah hanya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun PSBB hanya diberlakukan di beberapa daerah saja.

“Dari awal saya setuju soal lockdown tapi khususnya hanya Jawa saja karena 60 persen populasi kita di Jawa dan yang kena pertama ada di Depok, tetapi juga tidak jalan terus sih ya sudah saya sih kalau lockdown siapa yang nanti yang membiayai kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Kemudian kebijakan lainnya pada saat lebaran dikeluarkan  terkait larangan mudik, namun muncul surat edaran lain yang bertabrakan lagi, sehingga inkonsistensi dari peraturan perundang-undangan itu jelas sekali.

“Pemeriksaan-pemeriksaan di pos-pos masuk keluar Jakarta dan seterusnya di lepas, nah hal-hal semacam ini seharusnya tidak terjadi tetapi saya selalu katakan semua peraturan-peraturan itu harus sinkron, harus sesuai dengan semua aturan-aturan yang ada di aturan undang-undang nomor 12 tahun 2011,” pungkasnya.