Kata Buruh Soal Aturan TKA dalam UU Cipta Kerja: Jangan Rebut Lahan Kami

Liputan6.com, Jakarta - Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR pada Senin 5 Oktober 2020 diklaim untuk memudahkan dan mendatangkan investasi ke Indonesia, terutama investasi asing. Selain menciptakan lapangan kerja baru, UU Cipta Kerja juga dipercaya mempermudah perizinan masuk bagi tenaga kerja asing (TKA).

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan, serikat buruh tidak menolak pengaturan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam UU Cipta Kerja dengan semangat mengundang investasi. Tetapi ia memberikan catatan diharapkan TKA tersebut  tidak mengambil lahan pekerjaan buruh di Indonesia.

"Soal TKA saya setuju, kami tidak menolak TKA dengan persyaratan misalnya yang datang itu memang tenaga ahli yang tidak kita miliki, lalu mereka harus punya batasan dan transfer ilmu. Jangan yang datang ini seperti isu-isu hoaks bahwa mereka juga bisa mengambil kerja serabutan di Indonesia," kata Elly dalam webinar secara virtual, Selasa (13/10/2020).

Maka dari itu, peran pemerintah harus menjelaskan UU Cipta Kerja lebih jelas lagi, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlanjut di masyarakat. Namun kini, yang menjadi permasalahan draf UU Cipta Kerja masih terus mengalami perubahan setelah disahkan.

"Yang menjadi masalah ini adalah UU Cipta Kerja yang disahkan ini 3 kali kita terima pertama 905 halaman, kemudian 1035 halaman, lalu sekarang ada 812 halaman, nah ini juga kan kelihatan ketidaksiapan pemerintah sebenarnya kenapa harus disahkan tanggal 5? padahal masih ada edit-editan siapa yang bertanggung jawab untuk mengedit-mengedit," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: