OECD Tekankan Implementasi Pajak Digital di Tengah Pandemi Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam G20 berharap perpajakan digital dapat segera diimplementasikan. Namun, saat ini Amerika Serikat (AS) masih belum setuju soal pajak digital tersebut.

“Basis perpajakan baru dari sisi digital itu diharapkan. Namun sampai hari ini belum ada kesepakatan mengenai prinsip meskipun saat ini OECD sudah mengatakan dua pilar yang sudah di-approach dalam menentukan bagaimana international taxation dalam bidang digital itu bisa disepakati,” kata Sri Mulyani dalam video konferensi, senin (20/7/2020).

Adapun pilar pertama yang dimaksudkan yakni Unified Approach. Sementara pilar keduanya Global Anti Base Eration Tax (GloBE).

“Pilar satu atau yang disebut Unified Approach fokusnya adalah membagi hak pemajakan dari korporasi yang beroperasi secara digital secara borderless. Jadi bagaimana membagi penerimaan PPh antar negara berdasarkan operasinya di berbagai negara,” beber Sri Mulyani.

“Ini akan terus didiskusikan di dalam G20. Sebetulnya diharapkan bulan Juli sudah ada kesepakatan, namun dengan Amerika Serikat melakukan langkah yang tidak menerima dulu, sehingga perlu dilakukan upaya tambahan agar kedua pilar ini bisa disetujui,” sambungnya.

Sementara pilar kedua, Global Anti Base Eration Tax (GloBE), yakni ketentuan yang berupaya menanggulangi permasalahan BEPS yang belum diatur dalam BEPS Action Plan.

GloBE memberikan hak pemajakan tambahan kepada suatu yurisdiksi atas penghasilan yang dipajaki lebih rendah dari tarif pajak efektif (ditentukan lebih lanjut) atau tidak dipajaki sama sekali oleh yurisdiksi lainya.

Pilar kedua ini terdiri dari 4 ketentuan, yaitu switch over rules, subject to tax rule, income inclusion rule, dan undertaxed payment rule. Adapun mekanisme penerapan keempat ketentuan ini masih dalam pembahasan.