Sukses

Jokowi Minta Rencana Vaksinasi Massal Covid-19 Tuntas dalam 2 Minggu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) untuk mempercepat pembahasan rencana vaksinasi Covid-19 massal.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) untuk mempercepat pembahasan rencana vaksinasi Covid-19 massal.

Hal ini dilakukan agar tingkat penularan Covid-19 di Indonesia bisa ditekan dengan segera. Jokowi meminta agar rencana tersebut dibahas dengan detail seawal mungkin.

"Saya minta 2 minggu ini ada perencanaan yang detail, kapan dimulai, lokasinya dimana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama," ujar Jokowi dalam rapat terbatas Laporan Komite PCPEN secara virtual, Senin (28/9/2020).

Jokowi menegaskan, jika perencanaan sudah dibuat dengan matang, maka pelaksanaan vaksinasi di lapangan akan lebih mudah.

"Semuanya harus terencana dengan baik sehingga saat vaksin ada tinggal implementasi pelaksanaan di lapangan," kata Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Komite Kebijakan PCPEN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, vaksinasi Covid-19 diharapkan bisa dilakukan bulan Desember 2020 atau awal Januari 2021.

Sebelum memulai vaksinasi, pemerintah sedang menggodok peraturan presiden (Perpres) dan road map soal distribusi vaksin secara bertahap. Ketua Pelaksana Komite PCPEN sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, saat ini Indonesia telah mendapatkan 30 juta dosis vaksin dan 300 juta dosis di tahun depan.

"Insya Allah, di akhir tahun ini ada 30 juta (dosis) dan di tahun depan ada 300 juta. Tetapi sebagai catatan, dari total kita dapatkan 330 juta mungkin 340 juta," kata Erick beberapa waktu lalu.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Jokowi: Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Harus Diutamakan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, bahwa upaya pencegahan penularan COVID-19 mesti lebih diutamakan. Termasuk di antaranya peningkatan disiplin warga menjalankan protokol kesehatan.

Hal ini diungkap Jokowi saat membuka Muktamar IV Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia melalui telekonferensi video di i Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (26/9/2020). 

"Saya minta kepada semua pihak untuk disiplin melakukan protokol kesehatan agar penularan bisa ditekan dan kehidupan masyarakat bisa berjalan normal kembali," jelasnya dilansir Antara. 

"Bagi yang sehat kita jaga agar tidak terpapar, bagi yang sudah terpapar kita berupaya untuk kita sembuhkan," ujarnya. 

Jokowi mengatakan bahwa per 25 September 2020 jumlah total pasien COVID-19 yang sudah sembuh mencapai 196 ribu orang atau 73,5 persen dari jumlah akumulatif pasien COVID-19 di seluruh Indonesia.

Dengan meningkatnya jumlah kasus sembuh di Tanah Air, pemerintah lanjut Jokowi, akan terus menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Supaya penularan penyakit yang disebabkan oleh virus corona tipe SARS-CoV-2 itu bisa terus diturunkan.

"Dalam mencegah penyebaran COVID-19 tidak ada jalan lain selain kita disiplin menjalankan protokol kesehatan, disiplin menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang aman dari COVID-19, baik di dalam rumah ketika bersama keluarga maupun ketika keluar rumah," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini. 

3 dari 3 halaman

Pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat

Jokowi juga menekankan pentingnya penerapan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit tersebut.

"Mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, menjaga wudhu, menjauhi kerumunan, termasuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, termasuk hari ini melaksanakan muktamar secara virtual," katanya.

"Kita harus terus berikhtiar, berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dan agar sekaligus membantu saudara-saudara kita agar tidak semakin terpuruk karena kesulitan ekonomi," tambah Jokowi. 

Dia pun mengatakan bahwa pemerintah kini sudah menjalankan program-program jaring pengaman sosial guna membantu warga yang terdampak pandemi dan telah menggelontorkan dana Rp 293 triliun untuk upaya perlindungan sosial.

Realisasi program perlindungan sosial per 23 September 2020, antara lain bantuan dana dari pemerintah sebesar Rp 29,133 triliun sudah diterima 10 juta penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Pemerintah pun sudah menyalurkan bantuan total Rp 30,978 triliun kepada 19,41 juta penerima manfaat Program Sembako dan bantuan Rp 4,407 triliun kepada 1,9 juta penerima manfaat Program Sembako Jabodetabek.  

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.