Rumah Sakit Covid di Jakarta dan Bali Penuh, Pemerintah akan Manfaatkan Hotel

Ruang Isolasi Di Rsud Cut Meutia — Petugas medis menyiapkan ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia, Aceh Utara, Aceh, Selasa (3/3/2020). RSUD Cut Mutia di Aceh Utara RSU Dr Zainoel Abidin di Banda Aceh merupakan rumah sakit rujukan bagi perawatan pasien terinfeksi virus Corona (Covid 19). (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui bahwa kapasitas ruang perawatan untuk pasien Covid-19 di Jakarta dan Bali sudah masih zona merah. Tingkat keterisian kamar rumah sakit untuk pasien Covid-19 di kedua provinsi tersebut sudah lebih dari 50 persen.

"Di 2 Provinsi Jakarta dan Bali tentu menjadi perhatian karena ini untuk ICU di atas 50 persen dan juga untuk isolasi," kata dia saat video cinference di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Sementara itu, kapasitas ruang kesehatan untuk penanganan kasus Covid-19 di 8 provinsi lainnya masih terbilang aman. Hal ini tercermin dari keterisian tempat dan ruang ICU pada rumah sakit rujukan Covid-19 di 8 provinisi masih di bawah 50 persen.

"Kesehatan tadi kita bahas masih memadai tercermin dari keterisian tempat tidur rumah sakit dan tempat tidur ICU pada rumah sakit rujukan di 8 provinsi prioritas rata2 46,11 persen, untuk bed ocupancy rate di ICU. kemudian 47,88 persen di ruang isolasi," kata dia.

"Sedangkan 6 daerah lain di bawah 50 persen dan bed occupancy ratio yang ideal menurut WHO antara 60-85 persen," sambung dia.

Mantan Menteri Perindustrian itu menambahkan, pemerintah terus mendorong kegiatan kesiapan pelayanan publik untuk ditingkatkan. Salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas ruang kesehatan dengan menggunakan hotel bintang 2 atau 3 seperti yang dilakukan Sulawesi selatan atau di Jawa Tengah.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Dokter, perawat, dan pegawai RSUD Soedjati Grobogan berduka dengan meninggalnya salah seorang dokternya akibat covid-19. Almarhum dokter Sovian Endi bekerja di ruang IGD rumah sakit.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Bakal Tambah Kapasitas Rumah Sakit Covid-19

FOTO: Melihat Persiapan Dokter Memakai APD Tingkat 3 — dr Rahmadi Iwan Guntoro, Sp.P memakai alat pelindung diri (APD) tingkat 3 saat memasuki ruang rawat pasien di Rumah Sakit Haji, Jakarta, Kamis (9/4/2020). Tenaga medis yang menggunakan APD tingkat 3 yaitu dokter, perawat, dan petugas laboran (laboratorium). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, Komite Penanganan Covid-19 menyepakati kebijakan terkait penanganan Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan perlu ada keseimbangan diantara dua kebijakan tersebut.

“Kita melihat bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 dan ekonomi, kita bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan. Dan rapat koordinasi yang tadi dilakukan adalah untuk menyeimbangkan dan juga mengkoordinasi hal-hal yang menjadi masukan-masukan ataupun konsen-konsen yang ada,” ujar Menko Airlangga dalam video konferensi, Kamis (10/9/2020).

Airlangga memastikan, pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap perkembangan situasi Covid-19. Diantaranya akan selalu meningkatkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

“Jadi peningkatan rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu juga akan terus menambah. Fasilitas di hotel termasuk memanfaatkan hotel bintang 2 dan 3 seperti yang dicontohkan di Sulawesi Selatan, dan juga mempersiapkan ruang isolasi Mandiri di Wisma Atlet. Dimana Wisma Atlet juga mempersiapkan baik di tower 5, 6 maupun yang khusus pekerja dari luar negeri itu adalah tower 7 dan 8,” jelas dia.

Terkait dengan ketersediaan obat obatan, baik untuk Rumah Sakit maupun untuk pasien isolasi mandiri, pemerintah sudah memproduksi obat anti virus seperti Tamiflu atau Oseltamivir yang akan ditambah hingga 480 ribu pada minggu depan.

Kemudian, kegiatan-kegiatan produktif dilakukan dengan protokol kesehatan yang tepat.

Airlangga mengaku, pemerintah terus mendorong bahwa sektor-sektor produktif tetap berjalan dan menjaga protokol Covid-19. Selain itu, pemerintah mendorong kampanye untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan, termasuk yang saat ini sangat relevan, terkait dengan kegiatan Pilkada.