Sukses

Gubernur BI: Tantangan Inflasi 2021 Lebih Berat

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengakui tantangan inflasi tahun 2021 diperkirakan lebih berat sesuai dengan asumsi dasar ekonomi makro yang mematok inflasi sebesar tiga persen.

“Inflasi tiga persen meskipun memang tantangan inflasi tahun depan lebih berat,” kata Perry Warjiyo dalam rapat kerja virtual membahas postur sementara Rancangan APBN 2021 bersama pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI di Jakart, seperti dikutip dari Antara, Jumat (11/9/2020).

Tantangan inflasi lebih berat itu seiring dengan tema kebijakan fiskal dalam Rancangan APBN 2021 yakni percepatan pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-19.

Meski mengaku lebih berat, namun Perry Warjiyo mendukung asumsi dasar ekonomi makro itu, termasuk pertumbuhan ekonomi sesuai kesepakatan di Panja A yakni sebesar lima persen hingga nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.600 per dolar AS.

“Nilai tukar 14.600 semua itu masih dalam risk kami, kami dukung untuk asumsi makro,” kata Perry Warjiyo.

Selama imbas pandemi COVID-19, tingkat inflasi tergolong rendah atau berada di bawah kisaran tiga persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi per Juni 2020 mencapai 0,18 persen, untuk inflasi tahun kalender selama semester pertama 2020 mencapai 1,09 persen dan secara tahunan sebesar 1,96 persen.

Sementara itu Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah berharap agar Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan tahun 2021.

“Karena kami khawatir upaya yang dilakukan Gubernur BI akan menjadi sia-sia bagi kita semua, kalau tidak ada di antara kita koordinasi baik di semua lini,” ucapnya.

Ia juga mendorong Bank Indonesia mendukung stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebagai salah satu basis pembiayaan dalam APBN 2021.

2 dari 2 halaman

Upaya Pemerintah Jaga Inflasi Stabil 3 Persen di 2021

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk menjaga tingkat inflasi di level yang terukur. Pada tahun 2021 nanti, target inflasi dipatok pada tingkat 3 persen.

Diantaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah akan menjaga administered prices dan volatile food.

"Selama ini kami sudah memberikan perhatian luar biasa dan anggaran tentang ketahanan pangan untuk menjadi salah satu prioritas yang sangat tinggi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).

Selain mendukung ketahanan pangan, pemerintah juga berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Yakni dengan cara menjaga ketersediaan pasokan pangan serta kelancaran distribusi.

Kedepannya, perkembangan inflasi ini dipengaruhi oleh upaya pemulihan ekonomi nasional. Termasuk pemulihan demand dan daya beli dari masyarakat.

Pemerintah melihat, adanya tambahan likuiditas di masyarakat bisa mendorong naiknya permintaan. Sehingga saat ini pemerintah tak segan menggelontorkan berbagai stimulus guna memantik daya beli masyarakat.