DPR Setujui Anggaran KKP pada 2021 Sebesar Rp 6,65 Triliun

Ini Poster Kocak Menteri Susi di Kantornya — Poster berukuran 4x4 meter itu dipasang di pintu masuk kantor KKP dan depan Gedung Mina Bahari 2 dan 3, Jakarta. Foto diambil pada Kamis (11/12/2014). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi IV DPR menyetujui anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp 6,65 triliun dalam RAPBN 2021. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk 5 direktorat dan 4 lembaga di lingkungan KKP.

"Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pagu anggaran KKP dalam RKA KL tahun 2021 sebesar Rp 6,65 triliun," kata Ketua Komisi IV, Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KKP, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Anggaran terbesar dialokasikan untuk Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan KKP sebesar Rp 1,62 triliun. Kemudian disusul Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya sebesar Rp 1,21 triliun dan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 978 miliar.

Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp 763,5 miliar. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dialokasikan anggaran sebesar Rp 455,35 miliar. Lalu Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 431,704 miliar.

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP mendapat anggaran sebesar Rp 592,7 miliar. Sedangkan anggaran untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp 497,6 miliar dan Inspektorat Jenderal sebesar Rp 93,7 miliar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Momen haru terjadi saat Susi Pudjiastuti menghadiri acara serah terima jabatan di Kantor KKP, Jakarta (23/10/19). Susi digantikan Edhy Prabowo yang dipilih Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

2 dari 2 halaman

Usulan Tambahan Pagu

Selain itu, Komisi IV juga menerima penjelasan dari Sekjen KKP, Antam Novambar terkait usulan tambahan pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp 3,28 triliun. Penambahan anggaran ini untuk merealisasikan pembuatan Lumbung Ikan Nasional di Maluku dan Maluku Utara.

Begitu juga dengan penjelasan mengenai pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 sebesar Rp 1 triliun. Rinciannya, Rp 350 miliar untuk DAK Provinsi dan Rp 650 miliar untuk DAK kabupaten/kota. Namun, DPR meminta penjelasan KKP terkait pemilihan menu DAK ini.

"Kami meminta KKP untuk memberikan informasi kepada Komisi IV terkait dengan pemilihan menu DAK Tahun 2021 dari provinsi dan kabupaten/kota," kata Sudin.

Anisyah Al Faqir

KKP
Organisasi
KKP merupakan kependekan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Lihat Selengkapnya
KKP
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
anggaran