Program Padat Karya Bedah Rumah Serap 111 Ribu Pekerja

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menjadi salah satu primadona bagi Pemda untuk meningkatkan kualitas RTLH masyarakat di daerah.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan melaporkan realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang hingga 17 Agustus 2020 telah mencapai Rp 3,16 triliun atau sekitar 68,44 persen. Program yang juga dikenal dengan bedah rumah ini juga telah menyerap sebanyak 111.757 tenaga kerja.

Sebagai catatan, program BSPS pada 2020 ini dilaksanakan untuk peningkatan kualitas rumah di 449 kabupaten/kota dan pembangunan baru di 151 kabupaten/kota, dengan alokasi anggaran Rp 4,63 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, program bedah rumah ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2020).

Salah satu kabupaten yang masuk dalam program BSPS tahun ini adalah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Alokasi anggaran yang disalurkan sebesar Rp 8,54 miliar untuk 488 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 14 desa.

Penyaluran BSPS di Kabupaten Morowali merupakan bagian dari bedah rumah di Sulawesi Tengah dengan alokasi sebesar Rp 70 miliar. Anggaran tersebut untuk membedah sebanyak 4.000 unit rumah yang tersebar di 1 kota dan 8 kabupaten di Sulawesi Tengah.

Bentuk bantuan yang diberikan tidak berupa uang tunai, melainkan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun. Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas adalah Rp 15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Sehingga total biaya untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) pada satu unit hunian sebesar Rp 17,5 juta.

Adapun jumlah penerima bantuan BSPS di Kabupaten Morowali sebanyak 488 kepala keluarga terbagi dalam dua tahap, yakni tahap pertama sebanyak 418 penerima bantuan dan tahap kedua sebanyak 70 penerima bantuan.

Bupati Morowali, Taslim, mengatakan Pemkab Morowali sangat terbantu dan mengapresiasi program BSPS yang dilaksanakan oleh SNVT Penyediaan Perumahan Sulteng. Dirinya berharap ke depan kuota penerima bantuan bedah rumah di Morowali dapat ditingkatkan, sehingga jumlah rumah tidak layak huni di daerah tersebut dapat berkurang dengan signifikan.

"Pemkab Morowali siap memberikan dana pendampingan bagi masyarakat yang tidak mampu berswadaya," ujar Taslim.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tapera adalah Tabungan Perumahan Rakyat yang diperuntukkan bagi pegawai negeri ataupun swasta dengan cara pemotongan gaji dan iuran pemberi kerja. Berikut bedah singkat Tapera.

2 dari 3 halaman

Kementerian PUPR Bedah Rumah 146 Hunian di Mempawah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan bantuan perbaikan rumah kepada 146 unit hunian di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Bantuan itu diberikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Andy Suganda, mengutarakan adanya program BSPS ini diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah tersebut.

"Pada tahun 2020 ini Kementerian PUPR menyalurkan bantuan perbaikan rumah untuk 146 unit RTLH di Kabupaten Mempawah," ujar Andy dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8/2020).

Pihak BP2P Kalimantan I disebutnya juga melakukan penyerahan buku tabungan program BSPS kepada para calon penerima bantuan. Dalam penyaluran program tersebut, Kementerian PUPR bekerjasama dengan sejumlah bank penyalur dan nantinya bantuan akan diserahkan kepada penerima bantuan berupa bahan material bangunan serta upah tukang.

Andy menerangkan, penyaluran program bedah rumah ini tersebar di dua kecamatan, antara lain Kecamatan Sungai Kunyit sebanyak 54 unit dan Kecamatan Mempawah Hilir sebanyak 92 unit.

3 dari 3 halaman

Program Sejak 2019

Kementerian PUPR bedah rumah 100 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. (Foto: Kementerian PUPR)

Penyaluran program BSPS juga telah dilaksanakan Ditjen Perumahan pada 2019 lalu. Tercatat pada tahun lalu jumlah unit rumah di Kabupaten Mempawah yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 390 unit rumah.

"Kami ingin agar nantinya ada percontohan bahwa ada kecamatan yang benar-benar tuntas dari rumah tidak layak huni," ungkapnya. Berdasarkan data yang dimilikinya, masih ada sebanyak 6.619 unit RTLH di Kabupaten Mempawah pada 2020 ini.

Bupati Kabupaten Mempawah Herlina berharap Kementerian PUPR ke depan dapat memberikan lebih banyak bantuan program BSPS di daerahnya. Itu dikarenakan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Kabupaten Mempawah masih banyak tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Lokasi ini merupakan kawasan strategis nasional karena terdapat pelabuhan Internasional Temajo. Jadi kami harap Kementerian PUPR bisa menambah jumlah bantuan program BSPS," pintanya.