Penduduk Miskin Naik, Pemerintah Bakal Tambah Dana Perlindungan Sosial?

FOTO: Pemprov Banten Salurkan Bansos kepada Warga Terdampak COVID-19 — Warga menunjukkan uang dan KTP usai mendapatkan bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf memastikan akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya untuk dana perlindungan sosial (social safety net) di tahun depan atau 2021.

Keputusan itu diambil mengingat masih banyak masyarakat yang terdampak akibat dari pandemi Covid-19.

"2021 kita juga harus memikirkan program PEN, apa yang sudah dilakukan di 2020, perlindungan sosial misalnya," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (20/7).

Dia mengatakan, pemerintah terus memonitoring program PEN mana yang berjalan dan dirasa sangat memberikan dampak besar bagi masyarakat. Hal itu dilakukan agar apa yang sudah direncanakan sampai akhir tahun, berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

"2021 dilanjutkan, perlindungan sosial biasanya tidak pernah Rp 203,9 triliun, biasanya 100-an aja, sekarang lebih 2 kalinya, tahun depan tidak mungkin turun terlalu jauh karena banyak masyarakat pengangguran naik, kemiskinan naik, perlindungan sosial masih dilanjutakan," kata dia.

Untuk beberapa progran PEN lainnya, pemerintah masih akan menindaklanjuti dan akan menggodok besarannya masing-masing pada penyusunan nota keuangan. Dalam konteks ini pemerintah melanjutkan PEN namun harus sadar juga di sisi lain mengejar visi Indonesia menjadi negara maju.

"Kita mau tetap bercita-cita, visi jauh ke depan, ini pasti berlalu," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi berharap angka kemiskinan dapat menyentuh 0 persen pada 2024.

2 dari 3 halaman

Kemenkeu soal Dampak Corona: Hidup Makin Susah, Pengangguran Meningkat

FOTO: Kemiskinan di Indonesia Naik Jadi 9,78 Persen Akibat COVID-19 — Suasana pemukiman bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, Jumat (17/7/2020). Badan Pusat Statistik menyebut tingkat kemiskinan di RI kini membengkak jadi 9,78 persen dari total populasi nasional akibat pandemi virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antoniu)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyadari dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 begitu besar bagi Indonesia. Kondisi itu membuat seluruh masyarakat dan berbagai sektor mengalami gejolak yang luar biasa.

"2020 sangat berbeda, susah hitung dampak terhadap perekonomian. Tapi kita bsia melihat tiap hari, tiap pekan saudara kita hidup makin susah, pengangguran meningkat," kata dia dalam acara diskusi virtual, Senin (20/7).

Dia mengatakan, tidak hanya berdampak pada masyarakat luas namun pandemi ini juga berpengaruh besar kepada sektor dunia usaha. Apalagi setelah adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar tetap dilakukan pemerintah membuat penjualan sektor tersebut mengalami penurunan.

Menurutnya, kondisi tersebut sangat penting untuk dipikirkan bagaimana caranya bersama-sama membangun sebuah kebijakan yang mendukung dari seluruh aspek. Artinya pemerintah tidak bisa bekerja secara sendiri atau sepihak, melainkan perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan lain.

"Ini masalah kita sebagai satu bangsa. Ini yang kemudian menurut kami cukup membuat semangat kita tinggi gimana semua komponen masyarakat usaha keras keluar dengan ide cara-cara yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya," kata dia.

Dia menambahkan kegentingan yang dihadapi sekarang berbeda sekali dengan krisis terjadi pada 1998. Pemerintah pun menyadari dampak pandemi ini akan terjadi, namun tidak diketahui kapan ini akan berakhir.

"Bahkan nggak bsia lihat musuhnya, dan sangat sulit menghitung seberapa lambat harusnya maju, ini bener-bener hasil berpikir bersama, seluruh komponen bangsa bersatu padu di bawah kepemimpinan Jokowi bergerak bersama-sama," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Survei SMRC: 71 Persen Masyarakat Sebut Ekonominya Memburuk Sejak Corona

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mayoritas warga atau sekitar 71 persennya merasa kondisi ekonomi rumah tangganya sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding sebelum ada wabah pandemi covid-19.

Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando, mengatakan survey melibatkan 1978 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak dari populasi warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas pada 18-20 Juni 2020.

Ade menyampaikan bahwa sekitar 76 persen responden mengaku pendapatan merosot setelah adanya wabah. Kemudian Penilaian atas kondisi ekonomi nasional juga sangat buruk. Sekitar 85 persen merasa keadaan ekonomi nasional sekarang lebih buruk dibanding tahun lalu.

Begitupun dengan sentimen negatif atas kondisi ekonomi nasional pada masa covid-19 adalah tertinggi sejak awal reformasi. Sentimen negatif paling tinggi mencapai 92 persen pada survei 12-16 Mei 2020 lalu.

Kendati begitu, warga secara umum masih kurang optimis melihat kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional ke depan.

“Hanya 44 persen yang menilai ekonomi rumah tangga tahun depan akan lebih baik, dan hanya 34 persen yang menilai ekonomi nasional tahun depan akan lebih baik dibanding sekarang,” kata Ade dalam rilis survei SMRC, Kamis (25/6/2020).

Namun demikian, dibanding temuan bulan lalu 4-5 Mei 2020, di mana yang merasa optimis dengan kondisi ekonomi nasional dan rumah tangga hanya 27-29 persen, optimisme warga sekarang dalam melihat kondisi ekonomi ke depan terlihat sedikit menguat.