Sukses

PLN Ungkap Utang Pemerintah Rp 48 Triliun ke Komisi VI DPR

Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI terkait pencairan utang pemerintah ke BUMN untuk tahun anggaran 2020. Dalam kesempatan tersebut, perseroan melaporkan adanya piutang pemerintah kepada PLN hingga sekitar RP 48 triliun.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan, sebagaimana yang pernah dipaparkan pada RDP pada 22 Juni 2020, nilai utang pemerintah kepada PLN sebesar Rp 48 triliun.

"Yang dimaksud Rp 48 triliun terdiri dari Rp 45 triliun berasal dari kompensasi tarif listrik 2018 dan 2019, dan Rp 3 triliun berupa tambahan subsidi kebijakan diskon tarif rumah tangga," jelasnya saat melakukan RDP dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Zulkifli kemudian merinci, besaran piutang pemerintah kepada PLN yang senilai Rp 45,42 triliun terdiri dari kompensasi tahun 2018 Rp 23,17 triliun, dan kompensasi tahun 2019 Rp 22,25 triliun.

"Kompensasi tahun 2018 telah terdapat alokasi pembayaran Rp 7 triliun, namun belum terbayar," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, telah terbit revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 sebesar Rp 62,82 triliun yang mencakup subsidi rutin dan subsidi program stimulus rumah tangga kecil.

Adapun besaran nilai yakni Rp 15 triliun sampai Juni 2020, Rp 39 triliun sisa pagu subsidi listrik. Kemudian tagihan subsidi Mei 2020 Rp 4,8 triliun, dan realisasi diskon tarif rumah tangga sampai Juni 2020 Rp 3,1 triliun yang masih dalam proses verifikasi dan pencairan.

2 dari 3 halaman

Kementerian ESDM Usul Subsidi Listrik di 2021 Sebesar Rp 56 Triliun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran subsidi listrik untuk tahun 2021 sebesar Rp 54,11 triliun hingga Rp 56,27 triliun.

Menteri ESDM Arifin Tasrif memaparkan, anggaran subsidi listrik ini lebih besar dibandingkan tahun lalu yaitu Rp 51,71 triliun. Untuk tahun ini, anggaran subsidi listrik tercatat sebesar Rp 54,79 triliun.

"Ini merupakan asumsi dasar di sektor ESDM, diantaranya asumsi dasar subsidi listrik, BBM dan LPG bersubsidi," ujar Arifin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR, ditulis Selasa (23/6/2020).

Arifin menjelaskan, asumsi subsidi listrik ini didasarkan pada perkiraan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam rancangan APBN 2020. ICP tahun depan diproyeksi berada di level USD 40 hingga USD 50 dolar per barel (kurs Rp 14.900 hingga Rp 15.300).

"Dengan mempertimbangkan hal itu, pemerintah mengusulkan asumsi ICP dalam RAPBN 2021 sebesar USD 40 hingga USD 50 dolar per barel," ujarnya.

Adapun hingga Mei 2020, realisasi subsidi listrik mencapai Rp 15,64 triliun. Namun realisasinya, mungkin lebih besar dari perkiraan yaitu Rp 58,18 triliun.

Hal ini dikarenakan pemerintah menggratiskan tarif listrik pelanggan 450 VA dan memberi diskon bagi pelanggan 900 VA gegara adanya pandemi Corona. Anggaran diskon listrik tersebut, sepanjang April hingga September 2020 mencapai Rp 7,84 triliun.

3 dari 3 halaman

Saksikan video di bawah ini: