Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021, Ini Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyepakati asumsi makro dan target pembangunan tahun 2021 mendatang. Keputusan ini diambil setelah menjalani rapat kerja bersama mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB.

Dalam rapat tersebut, pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala BPS Suhariyanto dan juga Ketua OJK Wimboh Santoso serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Masing-masing dari pemerintah diberikan pandangan mengenai asumsi makro ekonomi 2021.

Adapun Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XI, Dito Ganinduto yang diikuti oleh seluruh anggota komisi XI baik secara fisik maupun virtual. Dalam pembahasanya kedua pihak menyetujui untuk meningkatkan prioritas pembangunan di bidang pertanian atau ketahan pangan, industri manufaktur, pariwisata dan pembangunan ICT.

Lalu meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, memberikan stimulus ekonomi yang tepat sasaran dan produktif. Selain itu juga emperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khusunya pangan serta meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Pemerintah juga diharapkan bisa memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Juga meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat industri nasional.

"Yang paling utama adalah melanjutkan penanganan bidang kesehatan dalam mengekselarisasi pemulihan ekonomi nasional. Selain itu juga mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan melaksanakan reformasi di bidang perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan dan ketahan bencana," ujar Dito di Ruang Rapat Komisi XI, Senin (22/6/2020)

"Setuju semua kan? Setuju ya," sambung Dito.