Sukses

Mendagri Sebut New Normal Opsi Terbaik untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa terus menerus memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Oleh karena itu, pemerintah merancang skema new normal dan menerapkannya ke daerah yang sudah siap.

Tito menjelaskan, skema new normal ini sangat tepat dijalankan di Indonesia karena PSBB memiliki riisko yang besar. Dampak negatif dari pembatasan akan sangat terlihat di tatanan masyarakat, baik kesehatan, ekonomi, hingga psikologis sosial.

"Oleh karena itu, dunia menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan pandemi ini. Sebab, berbagai negara melakukan inovasi untuk beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru (new normal)," kata Tito dalam video conference Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 via YouTube, Senin (22/6/2020).

Menurutnya, keinginan pemerintah untuk menerapkan new normal juga dilandasi oleh berbagai pandangan para ahli kesehatan asal dalam negeri maupun luar negeri terkait riset soal waktu berakhirnya pandemi. Di mana, para ahli kompak menyatakan bahwa pandemi ini tidak berakhir dengan segera jika vaksin anti Covid-19 tidak segera ditemukan.

Tak ayal, sejumlah negara telah meramalkan bahwa pandemi akan terus berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga PSBB dan lockdown, disebutkannya bukan opsi terbaik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi sulit akibat Covid-19.

Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat dapat kooperatif dalam menerapkan protokol kesehatan di era new normal. Alhasil, ekonomi nasional dapat kembali produktif dan terhindar dari dampak buruk pandemi Covid-19.

 

2 dari 3 halaman

Simulasi

Mendagri menambahkan, nantinya pemerintah akan aktif menyelenggarakan berbagai simulasi untuk mensosialisasikan panduan menjalankan protokol kesehatan di era new normal. Langkahstrategis ini bertujuan membuat masyarakat adaptif dalam menyongsong era kenormalan baru.

"Nantinya upaya prakondisi ini, diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga. Sedangkan di pemerintah daerah pada semua tingkatan lembaga," tandasnya.

Reporter: sulaeman

Sumber: 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini: