Sri Mulyani: Kebutuhan Pembiayaan Utang Tahun Ini Capai Rp 1.439 T

Menkeu Sri Mulyani melantik 2 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pelantikan ini Sri Mulyani menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. (Dok Kemenkeu)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total pembiayaan utang tahun ini secara bruto mencapai Rp1.439 triliun. Utang tersebut nantinya juga akan mencakup pemulihan ekonomi usai pandemi Virus Corona.

"Pembiayaan defisit untuk 5,07 persen ini yaitu terjemahannya menjadi Rp852,9 triliun di mana pembiyaan investasi net Rp153,5 triliun," ujar Sri Mulyani melalui Video Conference di Jakarta, Jumat (8/5/2020).

"Sehingga pembiayaan utang netto adalah akan mencapai Rp1006,4 triliun. Kalau ditambah dengan utang yang jatuh tempo tahun ini maka pembiayaan secara bruto akan mencapai Rp1.439 triliun," sambungnya.

Sri Mulyani melanjutkan, untuk pendanaan utang ini akan dilakukan penerbitan SBN yang dalam hal ini tidak dilakukan secara khusus untuk Covid-19 namun akan terus diidentifikasi jenis SBN yang dapat diterbitkan untuk pemulihan ekonomi.

"Ini karena kemarin sesuai dengan kesimpulan dengan komisi XI (DPR) maka Menkeu dan BI akan melakukan suatu MoU terpisah dalam rangka pembiayaan yang ada hubungannya dengan pemulihan ekonomi," jelas Sri Mulyani.

2 dari 2 halaman

Penerbitan SBN

Rapat Kerja — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI kembali melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, sampai saat ini penerbitan SBN yang masih akan perlu dilakukan adalah sekitar Rp697,3 triliun.

"Ini yang akan kita penuhi melalui pasar domestik, SBN retail, privat placement dan penerbitan SBN valas. Semuanya masih terbuka dan akan kita lihat secara oportunistik kesempatan yang ada di market," tandasnya.

Anggun P. Situmorang

Merdeka.com

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024