Mendag dan Menperin Diminta Copot Kepentingan Politis

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira menilai, banyak pengangkatan menteri pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang bersifat politis.

Seperti penunjukan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, yang keduanya merupakan politikus.

Sejumlah PR Kementerian Kominfo Jelang Akhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo
AHY Gabung Kabinet Jokowi, Moeldoko: Setiap Menteri Harus Amanah
2 Fakta Menarik AHY Saat Pertama Kali Ikut Rapat Kabinet di Istana Negara, Tenteng Ransel dan Bertemu Moeldoko

"Itu kental nuansa kepentingan politis nya dibanding kinerja profesional," ujar Bhima kepada Liputan6.com, Rabu (23/10/2019).

Sebagai informasi, Agus Suparmanto merupakan politikus berbendera Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga seorang Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) untuk masa jabatan 2018-2022.

Sementara itu, Agus Gumiwang Kartasasmita memiliki latar belakang sebagai seorang politisi Partai Golkar. Dia juga bukan merupakan orang baru di kabinet, sebab sempat menjabat menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Idrus Marham sejak Agustus 2018.

Lebih lanjut, Bhima mengimbau kepada duo Agus yang menjadi menteri agar keduanya mau melepaskan kepentingan politis, serta berfokus pada tugas barunya selaku Mendag dan Menperin.

"Ke depan tantangan makin berat, khususnya mencegah berlanjutnya deindustrialisasi dini dan mengurangi defisit neraca dagang. Karena diisi oleh politisi, isu besarnya adalah mengelola agenda politik dan profesionalitas kerja," ungkapnya.

"Harapannya, jangan sampai tahun 2022 fokus terpecah. Ada yang ngurus ekonomi ada juga yang cari dana kampanye. Itu berbahaya," imbuh Bhima.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Politikus Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dipanggil Presiden Jokowi ke istana. Ia sempat menjadi Menteri Sosial era Jokowi-JK menggantikan Idrus Marham.

2 dari 2 halaman

Pengusaha Tunggu Gebrakan Duo Agus sebagai Mendag dan Menperin

Sri Mulyani, Siti Nurbaya dan Agus Gumiwang Siap Jadi Menteri Lagi — Menteri Sosial pada Kabinet Kerja Jilid I Agus Gumiwang Kartasasmita tiba di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Agus Gumiwang Kartasasmita datang memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo terkait penetapan Calon Menteri Kabinet Kerja Jilid 2. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengumumkan siapa saja menteri barunya untuk Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024.

Banyak di antaranya yang merupakan wajah baru, seperti Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menanggapi kehadiran duo Agus sebagai menteri baru yang menangani sektor riil, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) belum mau banyak berkomentar dan memilih menunggu sikap mereka dalam membuat kebijakan untuk dunia usaha.

"Dari sisi profil menteri-menteri ekonomi, background beberapa menteri baru seperti Mendag dan Menperin perlu menunjukkan kompetensi mereka dalam menjalankan fungsi jabatan menteri di bidang ekonomi," ujar Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamfani kepada Liputan6.com, Rabu (23/10/2019).

Oleh karenanya, Shinta kemudian mengimbau pelaku usaha untuk bersabar dulu dengan kondisi yang ada saat ini, sembari melihat gerak kerja Agus Suparmanto dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Jadi pelaku usaha harus wait and see bagaimana outlook mereka terhadap permasalahan yang ada saat ini. Bagaimana mereka akan engage dengan pelaku usaha dan bagaimana mereka akan melaksanakan visi-misi reformasi ekonomi ke arah yang diinginkan Presiden dan pelaku usaha dari sisi kebijakan maupun eksekusi kebijakan," tuturnya.

Shinta juga kemudian meminta kepada para menteri koordinator di bidang ekonomi seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartanto untuk dapat membimbing Mendag, Menperin, serta Kepala BKPM baru (Bahlil Lahadalia).

"Menko-menko diharapkan bisa memberikan arahan kepada menteri-menteri baru yang vital untuk pertumbuhan nasional. Khususnya Mendag, Menperin dan BKPM, agar mereka bisa bergerak lebih cepat untuk mengatasi permasalahan ekonomi kita saat ini. Yakni masalah produktifitas, efisiensi dan daya saing," tandasnya.