Sukses

Penerimaan Negara Sentuh Rp 1.189,3 Triliun hingga Agustus 2019

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pendapatan negara hingga akhir Agustus 2019 mencapai Rp 1.189,3 triliun atau 54,9 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp 2.165,1 triliun. Angka ini naik sebesar 3,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 1.152,9 triliun.

"Sampai dengan akhir Agustus kondisi perekonimian di berbagai negara tidak cukup menggembirkan kecuali sedikit negara yang bisa. Realisasi APBN sampai akhir Agustus pendapatan kita hanya mencapai Rp 1.189,3 triliun," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Sri Mulyani mengatakan penerimaan negara itu antara lain berasal dari penerimaan perpajakan yang tembus mencapai Rp 920,2 triliun. Angka ini mencapai 51,5 persen dari target APBN 2019. Angka ini pun tumbuh tipis 1,4 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 907,5 triliun.

Di sisi lain, pendapatan negara juga berasal dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tercatat hingga akhir Agustus 2019 sebesar Rp 268 triliun atau setara dengan 70,9 persen dari target APBN 2019. Angka ini juga tumbuh 11,6 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 240,3 triliun.

"Kemudian penerimaan hibah mencapai Rp1 triliun" pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Pemerintah dan DPR Sahkan APBN 2020, Ini Rinciannya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati RUU APBN Tahun Anggaran 2020 menjadi Undang-Undang APBN 2020. Terdapat beberapa perubahan dari usulan RUU APBN 2020 yang diusulkan Presiden Joko Widodo saat menyapaikan nota keuangan pada 16 Agustus 2019.

Perubahan dalam APBN 2020 terletak pada asumsi perubahan harga minyak mentah Indonesia dari yang sebelumnya USD 65 per barel menjadi USD 63 per barel. Kemudian, lifting minyak bumi berubah dari sebelumnya 734 ribu barel per hari menjadi 755 ribu barel per hari.

"Kami menilai penetapan indikator tersebut cukup realistis meskipun dinamika global yang tinggi masih akan terus menciptakan ketidakpastian bagi asumsi itu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pendapat akhir pengesahaan RUU APBN 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPR-RI, Jakarta, Selasa, (24/9).

Sementara untuk asumsi makro lainnya, tidak mengalami perubahan. Pertumbuhan ekonom tetap ditargetkan 5,3 persen, inflasi 3,1 persen, Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat diperkirakan Rp 14.400 per USD, serta lifting gas bumi 1,19 juta barel setara minyak per hari.

"Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5.3 persen dalam suasana kecenderungan perlemahan ekonomi global akan cukup menantang dan menghadapi risiko ke bawah," ungkap dia.

Dengan adanya perubahan asumsi makro yang tersebut, maka terjadi perubahan pada pendapatan dan pengeluaran negara, yakni mengalami kenaikan Rp 11,6 triliun. Pendapatan ditargetkan sebesar Rp 2.233,2 triliun pada, sedangkan usulan awal sebesar Rp 2.221,5. Sementara belanja negara naik menjadi Rp 2.540,4 triliun dari usulan awal Rp 2.528,8 triliun.

"Defisit ditargetkan sebesar Rp 307,2 triliun atau setara 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," ujar dia.

"Pengendalian defisit anggaran tahun 2020 dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal serta memberikan ruang gerak yang lebih besar menghadapi risiko global serta dampaknya pada perekonomian nasional pada tahun 2020," imbuhnya.

Pembiayaan defisit APBN 2020 dikatakannya akan bersumber dari pembiayaan utang Rp 351,9 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp 74,2 triliun, pemberian pinjaman Rp 5,1 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp 600 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp 25 triliun

"Di penghujung periode pemerintahan saat ini, ijinkan saya secara pribadi dan sebagai wakil Pemerintah untuk menyampaikan terima kasih kepada para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 20152019 yang terhormat atas kerjasamanya selama ini dalam melaksanakan tugas kenegaraan," tandasnya.

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com