Sukses

Strategi Pemerintah Tertibkan Tambang Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Bidang Infrastruktur Mineral, dan Batu Bara pada Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi Jhon H. P. Tambun mengatakan, pemerintah sedang berupaya mengatur operasi tambang-tambang ilegal (PETI). Salah satunya dengan memperbaiki data penyebaran tambang ilegal.

"KLHK melakukan pengaturan kembali tambang-tambang PETI yang ada di wilayah kehutanan. Sekarang bukan PETI lagi tapi PESK, Pertambangan Emas Skala Kecil angkanya ada yang menulis 850 titik, ada yang bilang 1.000 titik," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Mencari Solusi Penertiban Tambang Ilegal', di Jakarta, Senin (19/8).

Perbaikan data amat penting. Sebab dengan data yang valid proses pengawasan dan penertiban bisa dijalankan dengan lancar. "Ini yang harus kita benahi sekarang kalau kita punya data yang jelas, otomatis kita melakukan satuan tugas untuk mudah kita laksanakan," lanjut dia.

Tak hanya itu, Kemenko Maritim juga kerap melakukan pengecekan ke titik-titik yang disinyalir sebagai tempat pengiriman bahan tambang ilegal.

"Seminggu lalu Pak Ridwan Jamaluddin (Deputi III Kemenko Maritim) pergi juga ke Bangka untuk melihat 18.000 ton Zirkon yang akan dikirim," ungkapnya.

"Kalau legal otomatis, ada satu, bermanfaat bagi pemerintah daerah, pajak dapat royalti juga lalu yang kita inginkan ada aturan bahwa Zirkon itu harus dimurnikan dulu baru dikirim ke luar negeri. Dari kemarin kita tinjau ke lapangan, Zirkon baru 20 persen, tapi ada tanda-tandanya akan pergi ke luar negeri," imbuhnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut dia, pihaknya juga berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah. Dengan demikian pergerakan bahan tambang ilegal dapat ditekan.

"Zirkon yang ada sekarang di pelabuhan pangkalan Balan di Bangka kalau bergerak tolong koordinasi dengan Kemenko Maritim, karena pengen menuntaskan Bangka itu jangan jadi tempat ilegalnya yang berjalan," tandasnya.

2 dari 4 halaman

Simak, Cara PT Vale Hijaukan Lahan Bekas Tambang

Aktivitas menambang butuh tanggung jawab lingkungan. Untuk menghijaukan kembali lahan bekas tambang, PT Vale Indonesia membangun nursery atau kebun bibit yang memproduksi hingga 700 ribu bibit pohon setiap tahunnya.

Nursery yang dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare itu ternyata juga bisa dijadikan destinasi wisata. Tampak beragam jenis alat berat di pamerkan di lahan bekas penambangan dekat dengan nursery.

Terletak di Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, kebun bibit ini menampung lebih dari 60 spesies tanaman, mulai dari bitti, kayu angin, sengon, ekaliptus, buri hingga dengen.

"Sampai saat ini, PT Vale telah mereklamasi kurang lebih 4.211 hektare lahan," ujar Andri Ardiansyah, Reforestation Engineer PT Vale di Sorowako, Jumat (2/8/2019). 

Selain ditanam, bibit yang dikembangkan di nursery milik Vale Indonesia ini juga dibagikan kepada masyarakat sebesar 20 persen sebagai donasi.  

3 dari 4 halaman

PT Vale Raup Pendapatan USD 165 Juta di Kuartal II 2019

Emiten pertambangan PT Vale Indonesia menyampaikan laporan keuangan di kuartal II tahun 2019. Perusahaan dengan kode saham INCO ini membukukan pendapatan sebesar USD 165,8 juta, naik 31,17 persen dari kuartal sebelumnya yang sebesar USD 126,4 juta.

Dalam keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, peningkatan kinerja ini dikarenakan harga jual nikel semakin membaik dan beban pokok pendapatan per metrik ton yang rendah. Saat ini, harga jual nikel yang diproduksi PT Vale Indonesia, nikel matte, dijual di angka USD 9.774 per ton.

Tercatat, produksi nikel matte PT Vale Indonesia di kuartal II sebesar 17.631 metrik ton, lebih tinggi dibanding kuartal I yang sebesar 13.080 metrik ton. Kemudian, penjualan nikel juga naik menjadi 16.965 metrik ton dari yang awalnya sebesar 13.867 metrik ton.

Laba sebelum beban non operasi, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) perusahaan pun naik menjadi USD 28,8 juta, 7 kali lebih tinggi di kuartal sebelumnya yang sebesar USD 4 juta.

Laporan keuangan ini sebenarnya belum rinci. Nantinya, laporan keuangan yang diaudit dan laporan triwulan versi lengkap akan dirilis pada 5 Agustus 2019 mendatang.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Indonesia Belum Punya Perjanjian Batas Maritim dengan 9 Negara
Artikel Selanjutnya
Pemerintah Tindak Kapal Tanker yang Buang Limbah Ilegal