Sukses

Di Depan PNS, Sri Mulyani Sebut Peringkat Kemudahan Berbisnis RI Meningkat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyinggung posisi peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia pada saat menjadi pembicara di One Hour University, Kementerian ESDM.

Kepada seluruh ratusan Aparatur Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Kementerian ESDM, Sri Mulyani menyampaikan kemudahan berbisnis di Indonesia saat ini sudah dalam kondisi yang baik. Sebab, selama kurun waktu 5 tahun kebelakang Indonesia mampu melesat dan berada di peringkat 70-an.

"Indonesia dari sisi perbaikan global competitivenes kita dan EoDB meningkat luar biasa. World Bank keluarkan indeks kompetitif itu bagaimana negara menciptakan lingkungan untuk bisnis mudah untuk lancar," kata dia saat menjadi pembicara di Kementerian ESDM, Rabu (15/5/2019).

Pejabat Bendahara Negara ini mengatakan, posisi peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia saat ini pun lebih baik dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain. Karena apabila berkaca pada lima tahun lalu posisi Indonesia masih berada di atas 100 setara dengan Rusia dan India.

"Posisi Rusia, India (waktu itu) sama kaya Indonesia, karena di atas 100. Waktu itu Presiden Rusia sampai minta datangkan World Bank untuk mendapatkan masukan," kata dia.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

2 dari 3 halaman

Laporan World Bank

Seperti diketahui, dalam laporan World Bank, Indonesia mendapatkan skor EoDB di angka 67,96. Angka tersebut naik 1,42 persen jika dibanding dengan tahun lalu, yakni 66,54.

Namun, meskipun skor Indonesia naik, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia turun ke posisi 73 dari sebelumnya di posisi 72.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melihat masih adanya hambatan-hambatan regulasi dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business.

Untuk itu dia meminta regulasi yang dianggap menghambat segera dipangkas dan proses deregulasi harus dilakukan tepat waktu.

"Saya masih melihat sekarang ini peraturan menteri yang baru yang terus bermunculan harusnya sudah tidak ada lagi peraturan baru yang semakin menambah persoalan dan mestinya regulasi itu stabil," tegas Presiden Jokowi.

"Kalau dibuat juga dengan konsultasi publik yang baik berkali-kali, berbulan-bulan dan transparan sehingga jangan sampai tahu-tahu keluar mendadak, keluar peratuaran menteri kaget semua, ramai semuanya," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Loading
Artikel Selanjutnya
Tekan Angka Perceraian, PNS Diimbau Pasang Foto Keluarga di Kantor
Artikel Selanjutnya
10 Formasi CPNS 2019 dengan Pelamar Terbanyak, Apa Saja?