Kemenhub Sebut LRT Jakarta Sudah Layak Operasi

Pada saat nanti beroperasi, LRT Jakarta rencananya sudah terintegrasi dengan sistem pelayanan Trans Jakarta.

"Proses administrasi selanjutnya adalah merupakan kewenangan internal Pemda DKI. Harapan kita tentunya PT.LRT Jakarta dapat segera menyelesaikan semua persyaratan administrasi, sehingga izin operasi dapat segera dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta," ungkap Edi.

Keberadaan LRT Jakarta akan menjadi alternatif angkutan umum bagi warga DKI Jakarta serta tentunya akan menambah kapasitas angkutan publik di Jakarta yang pada gilirannya dapat mengurai kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta.

Nantinya, MRT, LRT dan Trans Jakarta secara bersama-sama akan terintegrasi melayani kebutuhan mobilitas warga Jakarta dan diharapkan dapat merubah gaya hidup (life style) dalam menggunakan angkutan umum.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan alasan belum dioperasikannya kereta Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading-Velodrome secara komersil. Dia menyebut pihaknya masih menunggu kelengkapan administrasi.

"Saat ini sedang menunggu hasil pertemuan antara Dishub dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait permintaan konfirmasi dari pihak Dishub atas hasil pemeriksaan SOP, pengoperasian, dan perawatan sarana yang telah disetujui oleh DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)," kata Anies di Kebagusan, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Nantinya, dari hasil itu Dishub DKI Jakarta dapat mengeluarkan surat rekomendasi teknis dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sebab surat tersebut menjadi salah satu syarat terbitnya izin pengoperasian Kereta LRT Jakarta.

Selain itu, kata Anies harus ada surat penugasan dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) kepada PT LRT Jakarta.

"Itu harus dilakukan, jadi untuk nanti izin operasi sarana itu masih dibutuhkan. Satu IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk seluruh stasiun yang saat ini sedang diurus," ucap dia.

Kemudian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebut, Jakpro harus mengajukan pula izin pembangunan. Sehingga nantinya tinggal menandatangani perjanjian kerja sama.

Kendati begitu, Anies mengharapkan semua proses tersebut dapat selesai sebelum Lebaran. "Aspek-aspek administrasi ini tampaknya kecil, tapi punya konsekuensi kepada ketertiban kita bila ada masalah, bila dikemudian hari ditemukan hal yang tidak benar," kata Anies.