Tak Ada Gejolak Usai Pemilu, Target 20 Juta Wisman Bakal Tercapai

Pantai — Ilustrasi piknik di pantai (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Pelaku industri pariwisata berharap semua pihak dapat menerima hasil dari perhitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian, kondisi di dalam negeri bisa tetap kondusif dan meningkatkan minat wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Indonesia.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Junaedy mengatakan, sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), banyak wisman yang menahan diri untuk berkunjung ke Indonesia. Namun jika kondisi Indonesia tetap aman dan kondusif pada Pemilu, maka wisman tersebut mulai akan berdatangan ke Indonesia.

‎"Sebelum Pemilu, yang nahan untuk berpariwisata (ke Indonesia) ada, yang nahan untuk berinvestasi juga banyak. Tapi kalau aman damai, orang tidak ribut, perdagangan saham juga bagus, sehingga tidak ada gejolak, mereka akan datang," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Tetapi jika setelah adanya pengumuman dari KPU kemudian terjadi gejolak di dalam negeri, maka akan merugikan dunia usaha, termasuk sektor pariwisata. Wisman jadi enggan untuk datang ke Indonesia karena kondisi di dalam negeri yang tidak kondusif.

"Tapi kalau nanti sudah diumumkan oleh KPU kemudian jadi ribut, itu merugikan pariwisata, negara juga rugi. Kalau memang ada kecurangan-kecurangan, jangan ribut, lewat jalur pengadilan. Jangan jadi ribut, karena nanti kita yang rugi semua," kata dia.

Selain itu, jika kondisi bisa stabil hingga akhir tahun, Didin juga optimis target kunjungan wisman sebanyak 20 juta di tahun ini bisa tercapai.

"Saya garansi itu pasti bisa (tercapai 20 juta). Tetapi tergantung pada pasca Pemilu ini, apakah ada ribut-ribut, jadi masalah keamanan itu penting. Karena pariwisata kalau tidak aman maka tidak akan jalan," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pulau Nami atau Nami Island di Korea Selatan sempat tersohor dalam film 'Winter Sonata'.

2 dari 3 halaman

Menhan: Jangan Ada Lagi People Power dan Revolusi Usai Pemilu

Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno — Dua pasang capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebelum pengundian nomor urut peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas pasca-pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Menurut Ryamizard, hal ini untuk mewujudkan kerukunan, persatuan, dan kesatuan umat.

"Mari kita semua merajut kembali hubungan kebangsaan, tanpa ada lagi pendukung 01 dan pendukung 02," kata Ryamizard seperti dikutip dari Antara, Rabu 1 Mei 2019.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini juga meminta kepada seluruh pihak untuk ikut berperan aktif menjaga ideologi Pancasila.

"Jangan ada lagi bahasa people power serta bahasa revolusi. Pemilu 2019 telah berjalan aman dan lancar," kata Ryamizard.

Ryamizard berharap jangan sampai ada sekelompok orang yang mengganggu hasil pemilu yang konstitusional. Oleh karena itu, kata dia, seluruh masyarakat harus ikut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai amanat konstitusi.

3 dari 3 halaman

Banyak Korban Jiwa, Pemilu Serentak Akan Ditinjau

Banyaknya korban jiwa saat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 menjadi perhatian sejumlah pihak, satu di antaranya Ombudsman RI.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi proses pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Ombudsman RI berkepentingan mengevaluasi, selain memberikan penghargaan kepada para pahlawan penyelenggaraan pelayanan publik, perlu diperhatikan agar ke depan tidak terjadi lagi," ujar Amzulian Rifai seperti dilansir dari Antara.

Evaluasi yang akan dilakukan oleh Ombudsman mencakup regulasi, perencanaan, organisasi, rekrutmen, pelatihan, hingga dukungan dan fasilitas untuk anggota KPPS saat menjalankan tugas.

"Setelah kajian dilakukan, akan diusulkan ke DPR RI sebagai pembuat undang-undang," ucap Rifai.