Menhub Minta Karyawan Garuda Batalkan Rencana Mogok Kerja

Pencapaian Kinerja 4 Tahun Kemenhub — Menhub, Budi Karya Sumadi saat memberikan keterangan pers tentang pencapaian kinerja akhir tahun 2018 Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (13/12). Sejumlah pencapaian tercatat dalam laporan kinerja selama empat tahun. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengomentari ancaman Serikat Karyawan Garuda Indonesia yang terdiri dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia (SEKARGA) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Dewan Pimpinan Cabang Awak Kabin yang berencana untuk melakukan aksi mogok dalam waktu dekat ini.

Aksi mogok tersebut menyikapi kisruh yang terjadi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang berlangsung pada 24 April 2019.

Menhub Budi mengimbau agar aksi mogok kerja tersebut tidak dilakukan.

"Ya besok kan katanya. Saya menghimbau agar semua stakeholders itu menahan diri, termasuk Serikat Pekerja, jangan lakukan itu (mogok kerja)," kata Menhub Budi saat ditemui di Kawasan CFD Bunderan HI, Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Kendati demikian, dia optimis kabar mengenai rencana aksi mogok tersebut tidak akan mengganggu operasional penerbangan secara umum.

"Insya Allah tidak. Makanya saya bilang Insya Allah tidak. Kami minta mereka menahan diri," ujarnya.

Dia mengaku akan segera melakukan komunikasi dengan serikat pekerja yang berencana melakukan aksi mogok tersebut.

"Nanti hari Senin saya akan kirim surat ke mereka," tutupnya.

2 dari 2 halaman

Penolakan Lapkeu oleh Dua Komisaris Garuda

Pesawat Garuda Indonesia — Ilustrasi (Istimewa)

Sebelumnya, Ketua Umum SEKARGA Ahmad Irfan menjelaskan, dalam RUPST tersebut, dua komisaris yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria yang mewakili PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd menyampaikan penolakan terhadap laporan keuangan perseroan periode 2018.

Namun meskipun ada penolakan, RUPST tetap mensahkan laporan keuangan yang menyatakan bahwa Garuda mencatatkan laba bersih USD 809.846 atau setara Rp 11,49 miliar. Alhasil, Ahmad Irfan melanjutkan, kedua komisaris tersebut berbicara di luar RUPST.

Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh kedua komisaris tersebut tidak elok. "Para pemegang saham dan komisaris itu kan bisa berkomunikasi di dalam. Mereka punya alat untuk itu. Jangan ngomong di luar," kata dia kepada Liputan6.com, Sabtu (27/4).

Akibat dari aksi atau pernyataan komisaris di luar RUPST Garuda Indonesia tersebut, maka kepercayaan masyarakat rusak. Harga saham Garuda Indonesia di pasaran pun akhirnya turun signifikan. Pernyataan tersebut telah berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan setia Garuda Indonesia.

"Akhirnya dampaknya ke kami-kami juga sebagai karyawan. Kami mencari nafkah di situ," kata Ahmad Irfan.

Atas pertimbangan tersebut, seluruh karyawan Garuda Indonesia pun memutuskan untuk melakukan aksi mogok termasuk di dalamnya penerbang dan pramugari. Mengenai kepastian kapan aksi tersebut akan dilakukan, Ahmad Irfan masih belum memutuskan.

"Ini kami imbau dulu ke pemegang saham dan komisaris. Jika tak bisa kami baru bergerak karena untuk menentukan waktu itu butuh banyak pertimbangan," tandasnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu Achmud

Sumber: Merdeka.com

Budi Karya Sumadi
Pejabat
Budi Karya Sumadi dipercaya Presiden Joko Widodo menduduki kursi Menteri Perhubungan
Lihat Selengkapnya
Budi Karya Sumadi
Garuda Indonesia
Perusahaan
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia
Lihat Selengkapnya
Garuda Indonesia
Menhub