Ombudsman Minta Penjelasan Pemerintah Soal Revisi PP Transaksi Elektronik

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI, mengundang pihak Pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait wacana Pemerintah yang melakukan revisi PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE).

Pihak yang diundang Ombudsman di antaranya Menkopolhukam, Mensesneg, Menkominfo, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, serta Kepala Badan Siber Sandi Negara.

Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, mengatakan bahwa salah satu poin yang muncul dalam pertemuan tersebut yakni pihaknya meminta pemerintah untuk mempertajam lagi terkait klasifikasi data.

Diketahui, dalam revisi PP tersebut terdapat klasifikasi data dibagi menjadi tiga, yakni data elektronik strategis, data elektronik tinggi, dan data elektronik rendah. Saat ini belum ada klasifikasi yang jelas mengenai tiga kategori data tersebut.

"Kita juga membahas memang kita memerlukan kesepakatan mengenai data yang startegis termasuk juga yang rendah, tinggi," kata dia, dalam konferensi pers, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Menurut dia, klasifikasi data amat penting sebab akan sangat berpengaruh terhadap investor. "Perkembangan situasi tersebut menyebabkan beberapa investor yang mau Investasi, menanamkan modal mereka memiliki beberapa persoalan," ungkapnya.

"Salah satu dari item disitu, selain permasalahan, kelistrikan infrastruktur, salah satunya data-data Indonesia semuanya dianggap sesuatu yang strategis dan kita tidak punya klasifikasi yang tajam," imbuhnya.

Karena itu dia mengharapkan agar penjabaran lebih lanjut terkait klasifikasi data tersebut bakal dimasukkan ke dalam berbagai peraturan turunan dari PP, seperti Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri (Permen).

"Sampai pada pembicara, di dalam PP ini perlu diturunkan poin yang perlu diatur terkait dalam aturan lebih rendahnya, untuk mengatasi/menjelaskan kepada publik," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: