Sukses

Menilik Impor 4 Komoditas Pangan di 2 Masa Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih, membandingkan kinerja impor empat komoditas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keempat komoditas tersebut adalah beras, garam, jagung, dan gula.

Menurut dia, dari keempat komoditas tersebut, jumlah impor beras di masa pemerintahan Jokowi lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah impor pada masa pemerintahan SBY.

"Data impor beras selama Pak SBY total impor sedikit lebih tinggi 6,5 juta ton dalam lima tahun. Untuk Jokowi 4,7 juta ton dalam empat tahun. Saya tidak tahu apa bertambah lagi. Kalau bertambah lagi bisa remis bisa sama, bisa lebih," kata dia, Selasa (29/1/2019).

Sementara untuk data impor gula, pemerintahan SBY mengimpor 12,7 juta ton gula, sementara Presiden Jokowi mengimpor 17, 2 juta ton selama 4 tahun.

"Selisih lebih banyak pada pemerintah Pak Jokowi, 4,5 juta ton peningkatan impor di gula," ucapnya.

Untuk komoditas jagung, kata dia, jika dilihat maka impor terlihat tidak melonjak pada pemerintah Jokowi. Hal ini karena pada 2015 pemerintah melakukan substitusi impor jagung dengan gandum.

"Jagung tidak melonjak, tapi harus hati-hati pada 2015, impor jagung disubstitusi dengan gandum. Kalau dari komoditas jagung, seolah-olah tidak terlalu naik itu dilakukan karena kebijakan mengganti jagung dengan impor gandum. Untuk garam, (Jokowi) masih jauh lebih tinggi," ucapnya.

"Kalau boleh kita bilang untuk empat komoditas tadi, posisi 3-1 kalau pertanyaan siapa yang lebih banyak impor," ucapnya.

 

2 dari 3 halaman

Data Tak Bagus

Salah satu penyebab tingginya impor pada masa pemerintahan Jokowi, kata dia, diakibatkan adanya data terkait komoditas yang tidak valid.

"Ada kendala di awal periode untuk beras Pemerintah optimistis mau hentikan impor. Setelah 1 tahun memerintah baru disadari data produksi (beras) kita integritas rendah," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
MUI Tak Akan Panggil Sukmawati Soekarnoputri Terkait Dugaan Penistaan Agama
Artikel Selanjutnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Bahas RUU Pertanahan Januari 2020