Sukses

Daftar 10 BUMN Pemilik Utang Terbesar

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai kondisi utang 10 BUMN terbesar. Sepuluh BUMN tersebut adalah BRI, Mandiri, BNI, PLN, Pertamina, BTN, Taspen, Waskita Karya, Telekomunikasi dan Pupuk Indonesia.

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, hari ini hanya ada 6 BUMN yang hadir memberikan penjelasan kepada DPR. BUMN yang dimaksud adalah PT Pupuk Indonesia, PT Taspen, PT Waskita Karya, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom.

"Terakhir laporan performa keuangan BUMN menggunakan dua titik waktu audit 2017 dan belum audit kuartal III 2018. Berhubung yang kita ajukan hari ini sediakala 10 BUMN dengan utang terbesar itu kami tampilan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Aloysius mengatakan, pengukuran utang ini dilakukan dengan membandingkan posisi utang dengan industri sejenis. Misalkan, utang PT Telkom dibandingkan dengan perusahaan telekomunikasi lainnya.

"Apa ukuran kepantasan utang, tentu saja perusahaan yang maju, umumnya mendapatkan pendanaan dari 2 sumber. Kalau tidak penambahan modal baik pasar modal, atau kah PNM oleh pemilik," jelasnya.

Data ini, kata Aloysius, diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). "Data ini kami peroleh dari Bursa Efek Indonesia selain perundingan dengan BUMN sekaligus kami bandingkan dengan industri sejenisnya," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Luhut: Utang RI Tergolong Kecil, Itu Diakui Bank Dunia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara terkait pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Diketahui Prabowo sempat menyentil soal utang yang justru digunakan untuk impor bukan untuk produksi.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menegaskan bahwa pendapatan negara didominasi oleh penerimaan pajak, yakni sebesar 83,5 persen.

"Negara kita tidak miskin-miskin banget kok. Tax Ratio kita 12 persen. Penerimaan APBN kita 83,5 persen dari Pajak. Naik ini," kata dia, di kantornya, Jakarta, Jumat (30/11/2018). 

Dia pun menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki masalah dalam hal pembiayaan. Indonesia juga memiliki fundamental ekonomi yang kuat.

Terkait sentilan soal utang yang besar, menurut Luhut, pernyataan tersebut pun bertolak belakang dengan pengakuan dari lembaga internasional, yakni Bank Dunia yang menyatakan utang Indonesia masih tergolong sedikit.

"Kami enggak ada masalah soal financing. World Bank itu bilang state base kita kredibel. Jadi kalau ada yang ngomong utang numpuk, orang World Bank itu malah bilang, utangnya dikit kali. Jadi tidak betul itu. Asbun (asal bunyi) saja itu," tegasnya.

Loading
Artikel Selanjutnya
BPK Temukan 412 Masalah Pengelolaan di Perusahaan BUMN
Artikel Selanjutnya
Indonesia Bakal Bantu Madagaskar Bangun Infrastruktur