Sri Mulyani Asuransikan Seluruh Gedung Pemerintah Mulai 2019

Sri Mulyani dan Bos IMF Bahas Pemberdayan Perempuan di Dunia Kerja — Menkeu Sri Mulyani (kanan) dan Managing Director IMF Christine Lagarde saat menjadi pembicara dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali, Selasa (9/10). Pertemuan bertema 'Empowering Women In The Workplace'. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kondisi Indonesia yang sering dilanda bencana membuat pemerintah berencana mengasuransikan gedung-gedung pemerintahan. Rencana ini bakal diwujudkan pada tahun depan.

Ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali pada Rabu (10/10/2018) ini.

Sri Mulyani menyatakan Indonesia membuka diri untuk menimba pengalaman dari negara-negara lain mengenai pembiayaan bencana.

“Kami ingin belajar dari Filipina yang sudah mengasuransikan gedung-gedung pemerintahan daerah, belajar dari Maroko yang sudah mengasuransikan UMKM dan rumah-rumah penduduk berpenghasilan rendah,” ungkap dia.

Sebab itu rencananya pada tahun anggaran 2019, semua gedung pemerintah akan diasuransikan.

Namun ini belum termasuk rumah-rumah penduduk menengah dan bawah karena mekanisme asuransi untuk rumah penduduk belum tersedia.

Sri Mulyani mengakui jika penanganan bencana di Indonesia masih sangat tergantung pada APBN dan APBD, bahkan harus merealokasi anggaran.

“Kita perlu mengidentifikasi semua risiko bencana alam dan memikirkan mekanisme fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat. Sebuah strategi jangka Panjang untuk membangun ketahanan (resiliency) terhadap bencana alam, khususnya dari sisi fiskal,” kata Sri Mulyani.

Fokus terbesar ketika bencana terjadi adalah bagaimana membantu korban, melakukan pemulihan dan rekonstruksi.

“Namun kita jarang sekali membahas soal transfer risiko, termasuk untuk pembiayaan. Pengelolaan bencana menjadi tidak tersinergikan dan terintegrasi,” jelas dia.

Sebagai gambaran besarnya kerugian dan pendanaan yang diakibatkan bencana mencapai Rp 126,7 triliun. Angka ini untuk periode 2004-2013.

Selama 12 tahun terakhir, pemerintah rata-rata menyediakan dana cadangan untuk bencana sebesar Rp 3,1 triliun. Sementara bencana alam besar seperti gempa dan tsunami di Aceh tahun 2014 mencapai Rp 51,4 triliun.

Jurang pembiayaan tersebut menjadi salah satu sebab Indonesia terpapar risiko fiskal akibat bencana alam.

Karena itu, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan peta jalan (roadmap) mengenai pembiayaan dan asuransi risiko bencana, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Mau Belajar dari Filipina dan Maroko soal Asuransi Bencana

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengajak berbagai negara untuk saling berbagi dan menemukan solusi yang tepat dalam penanganan bencana, khususnya dalam hal pembiayaan dan asuransi risiko bencana.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, penanganan bencana di Indonesia masih sangat tergantung pada APBN dan APBD, bahkan harus merealokasi anggaran.

"Kita perlu mengidentifikasi semua risiko bencana alam dan memikirkan mekanisme fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat. Sebuah strategi jangka Panjang untuk membangun ketahanan (resiliency) terhadap bencana alam, khususnya dari sisi fiskal," kata dia dalam seminar yang bertemakan 'Disaster Risk Finance and Insurance' di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua Bali, Rabu (10/10/2018).

Dia mengatakan, fokus terbesar ketika bencana terjadi adalah bagaimana membantu korban, melakukan recovery dan rekonstruksi.

"Namun kita jarang sekali membahas soal transfer risiko, termasuk untuk pembiayaan. Pengelolaan bencana menjadi tidak tersinergikan dan terintegrasi," lanjut dia.

Oleh karena itu, Sri Mulyani juga menyatakan Indonesia membuka diri untuk menimba pengalaman dari negara-negara lain mengenai pembiayaan bencana.

"Kami ingin belajar dari Filipina yang sudah mengasuransikan gedung-gedung pemerintahan daerah, belajar dari Maroko yang sudah mengasuransikan UMKM dan rumah-rumah penduduk berpenghasilan rendah” ungkap Sri Mulyani.

Karena itu menurut dia, pada anggaran 2019 mendatang, semua gedung pemerintah akan diasuransikan, meski belum termasuk rumah-rumah penduduk menengah dan bawah karena mekanisme aruransi untuk itu belum tersedia.

Gempa
Bencana Alam
Gempa adalah peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi karena pergerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba‐tiba.
Lihat Selengkapnya
Gempa
Asuransi
Bisnis
Asuransi merupakan sebuah layanan yang menawarkan penggantian atas risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat peristiwa yang tak terduga.
Lihat Selengkapnya
Asuransi
Asuransi Bencana