6 Kapal Pencuri Ikan Kembali Tertangkap, Pemerintah Diminta Gencarkan Patroli

Kapal asing pencuri ikan — Lima kapal asing pencuri ikan yang ditangkap petugas Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung, Sulawesi Utara. (Liputan6.com/Yoseph Ikanubun)

Liputan6.com, Jakarta TNI Angkatan Laut, Direktorat Polair Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) diminta kembali meningkatkan koordinasi dan sinergitas untuk menindak kapal berbendera asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai, sinergi antara keempat instansi itu harus ditingkatkan dalam rangka memberantas pencurian ikan.

Permintaan ini menyusul penangkapan 10 kapal nelayan berbendera Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna pada Minggu (3/6/2018).

Kesepuluh kapal motor milik nelayan Vietnam tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia itu dipergoki kapal patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP dan Bakamla.

“Mendorong aparat keamanan untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pencurian ikan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, mengingat kasus pencurian ikan di perairan Indonesia sudah terjadi berulang dan kapal ilegal pencuri ikan tersebut selalu menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu dobel pukat harimau,” ujar dia, Selasa (5/6/2018).

Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu juga meminta KKP bersama instansi terkait lainnya untuk menggencarkan patroli. Mengingat area yang harus diamankan sangat luas, dia menyarankan agar ada pengawasan terintegrasi dan pembagian daerah patroli.

“Pengawasan terintegrasi dengan semua lembaga, sekaligus melakukan reformasi birokrasi sektor kelautan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan seperti praktik suap dan pungutan liar,” tegasnya.

Dia menambahkan, koordinasi antara TNI AL, Polair Polri, KKP dan Bakamla sangat diperlukan dalam meningkatkan keamanan dan pengawasan atas teritorial laut Indonesia. “Terutama wilayah perairan yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi,” ujarnya.

Wakil rakyat dari Golkar itu menegaskan, harus ada tindakan tegas terhadap para pencuri ikan demi menimbulkan efek jera. “Tindak tegas kapal yang teridentifikasi melakukan illegal fishing, guna memberikan efek jera serta mencegah kasus pencurian ikan berulang,” tegasnya.

2 dari 2 halaman

Curi Ikan di Natuna Utara, 10 Kapal Nelayan Vietnam Ditangkap

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia.

Patroli yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan bersama Badan Keamanan Laut RI, berhasil menangkap 10 kapal motor milik nelayan Vietnam saat sedang mencuri ikan di wilayah perairan Laut Natuna Utara.

"Kesepuluh kapal motor ikan nelayan Vietnam ditangkap oleh empat Kapal Patroli meliputi Hiu Macan 01 dan 11, Kapal Patroli Paus 01, dan Kapal Patroli Orca 01 pada hari Minggu (27/5/2018)," kata Kasubsi Operasi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Stasiun PSDKP Pontianak, Erwin di Pontianak, Minggu, 3 Juni 2018, dilansir Antara.

Ia menjelaskan, 10 kapal ikan berbendera Vietnam itu kini sudah berada di Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kapal nelayan Vietnam itu semua tertangkap saat menangkap ikan di perairan Indonesia di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara tanpa dilengkapi dengan dokumen SIUP dan SIPI yang sah dari pemerintah Indonesia. Para nelayan bahkan menangkap ikan dengan menggunakan pukat trawl.

Dalam penangkapan itu, Kapal Patroli Hiu Macan 01 yang dinakhodai oleh Samson menangkap dua kapal ikan nelayan Vietnam dengan ABK sebanyak 23 orang. Kemudian, Kapal Patroli Hiu 11 yang dinakhodai oleh Mohamad Slamet juga menangkap dua KM ikan Vietnam dengan ABK sebanyak 13 orang.

Sementara, Kapal Patroli Paus yang dinakhodai oleh saudara Irzal Kadir menangkap dua KM ikan Vietnam dengan ABK sebanyak l4 orang, dan Kapal Patroli Orca 01 yang dinakhodai oleh Priyo Kurniawan juga telah menangkap empat KM ikan Vietnam dengan ABK sebanyak 24 orang.

"Jadi, total ABK dari 10 KM ikan nelayan Vietnam tersebut berjumlah 74 orang dan seluruhnya merupakan warga negara Vietnam," katanya.

Para nelayan asal Vietnam tersebut diancam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (l), Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (l) UU No. 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45/2009 tentang Perubahan UU No. 31/2004 tentang Perikanan.

Sementara itu, salah seorang personel Bakamla Pontianak, Suyitno mengatakan, pada saat penangkapan tidak hanya belasan KM ikan nelayan asal Vietnam saja yang memasuki perairan Indonesia yang mencuri ikan.

"Saat kami melakukan patroli sebenarnya ada sekitar 30 KM ikan nelayan asing yang sedang melakukan pencurian ikan, saat akan ditangkap mereka melarikan diri, bahkan ada dua KM ikan nelayan asing yang berusaha dibakar oleh ABK-nya, tetapi berhasil kami padamkan," ujarnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: