Penduduk Miskin Makin Besar Konsumsi Pulsa HP

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan pola konsumsi penduduk miskin Indonesia masih didominasi oleh konsumsi beras dan rokok filter.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menuturkan, selain kedua komponen tersebut, belakangan ini konsumsi penduduk miskin juga disumbang oleh pulsa telepon seluler atau handphone (HP).

"Untuk nonpangan khususnya untuk pulsa HP. Karena ternyata kalau kita lihat kelompok 40 persen terbawah konsumsi mereka terhadap HP cukup besar bahkan kalau mengikuti data Maret 2016 maka kontribusi konsumsi pulsa per kapita per bulan bisa mencapai 25 persen," ujar Bambang di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Bambang mengatakan, penggunaan pulsa HP di satu sisi memang cukup baik artinya hal tersebut mendukung upaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan melalui elektronik banking. Namun di sisi lain, penggunaan berlebihan menjadi pemicu kimiskinan karena umumnya masyarakat mengalokasikan dananya membeli pulsa.

Bambang menilai, di satu sisi ada unsur produktif karena sekarang pemerintah menyalurkan bantuan melalui elektronik banking, salah satu lewat ponsel pintar.

"Tetapi di sisi lain banyak konsumsi yang bisa lebih dijaga sehingga tidak menghabiskan daya beli mereka. Satu hal lagi yang menarik, semakin rendah incomenya justru proporsi membeli hp semakin besar," tambah dia.

Ia mengatakan, pengeluaran dasar antara lain perumahan, listrik, bahan bakar minyak 9BBM), dan pendidikan sudah didukung oleh pemerintah. Oleh karena itu, penduduk miskin menggunakan pendapatan yang masih ada untuk membeli pulsa dalam jumlah signifikan.

Oleh karena itu, pemerintah menekan jumlah kemiskinan dengan mendorong beberapa faktor. Pertama, mengendalikan inflasi melalui harga-harga yang diatur oleh pemerintah. Kedua, mendorong peningkatan upah buruh tani dan ketiga integrasi program penanggulangan kemiskinan.

"Karena itu kami mendorong beberapa faktor yang kemarin mendorong penurunan kemiskinan. Pertama inflasi harus terjaga stabil,” ujar dia.

"Peningkatan upah buruh tani. Serta integrasi program penanggulangan kemiskinan. Khusunya kita harus melakukan alokasi subsidi pangan dan yang tepat sasaran. Serta penyaluran PKH yang terintegrasi dan dana desa," tambah dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Jumlah Penduduk Miskin Capai 26,58 Juta

20161031-Penduduk-Indonesia-Jakarta-IA — Deretan rumah semi permanen di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta (31/10). Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini terdapat 13,5 juta penduduk Indonesia yang hidup miskin di lingkungan kumuh. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro menargetkan, pembangunan khusus pengentasan kemiskinan berada pada kisaran 8,5-9,5 persen pada 2019. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan target tahun ini sebesar 9,5 sampai 10 persen.

Meski tingkat kemiskinan terus menurun, namun kerentanan atau status rentan miskin masih menjadi tantangan pemerintah. Jika melihat data terakhir pada September 2017 tingkat kemiskinan sekitar 10,12 persen yang setara dengan 26,58 juta jiwa.

"Kalau kita lihat data terakhir September 2017 tingkat kemiskinan kita adalah 10,12 persen. Yang setara dengan 26,58 juta jiwa jadi masih ada 26,58 juta jiwa warga negara Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan," ujar dia di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Bambang mengatakan, dari jumlah 26,58 juta jiwa ada sebanyak 9,68 juta jiwa yang sangat miskin atau sekitar 3,72 persen. "Jadi inilah kelompok yang seharusnya pertama mendapatkan support atau intervensi karena 9,7 juta jiwa yang harus kita angkat paling tidak keluar dari kategori sangat miskin," ujar dia.

Dari sisi konsentrasi wilayah, bagian barat Indonesia nyatanya masih menjadi konsentrasi kemiskinan paling besar. Sekitar 79 persen kemiskinan terbesar berada di kawasan Sumater, Jawa, Kalimantan dan Bali. Sementara sisanya sebanyak 21 persen berada di kawasan timur Indonesia.

"Kalau melihat penduduk miskin itu, maka kita melihat ternyata konsentrasinya ada di kawasan barat Indonesia. Jadi meskipun secara persentase ada di bagian timur, tetapi konsentrasi di kawasan barat,” ujar dia.

Ia menambahkan, kawasan barat ini antara lain Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali. “Itu 79 persen. Sedangkan di kawasan timur ada 21 persen," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Program Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah digelar selama 16 tahun sejak ditetapkan pemerintah Indonesia pada 2001 lewat Undang-undang No.21 Tahun 2001.

Bappenas
Organisasi
Bappenas adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Lihat Selengkapnya
Bappenas
Penduduk Miskin
pulsa
Merdeka.com