BPK: Pengelolaan Operasional Jalan Tol Belum Efektif

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) semester II Tahun 2017. Salah satu pemeriksaaan terhadap pengelolaan operasional jalan tol yang dinilai belum efektif.

Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten.

Pemeriksaan itu untuk menilai efektivitas pengelolaan operasional jalan tol pada Kementerian PUPR, BPJT, dan BUJT berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif tol.

Kementerian PUPR dan BPJT telah berupaya memperlancar arus lalu lintas di jalan tol antara lain perbaikan ukuran dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dicapai oleh BUJT, penerapan integrasi sistem pembayaran, penerapan transaksi elektronik dan penambahan pintu atau gardu tol pada saat tertentu.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan operasional jalan tol pada Kementerian PUPR, BPJT dan BUJT berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif tol belum efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

BPK menemukan sejumlah masalah pokok yang perlu dapat perhatian. Mengutip IHPS BPK pada Selasa (3/4/2018), masalah pokok yang perlu diperhatikan antara lain Kementerian PUPR dan BPJT belum punya rencana mengatasi masalah kelancara lalu lintas di jalan tol. Ini karena belum tersedianya dokumen yang memuat rencana jangka pendek, menengah.

Selain itu rencana perbaikan serta koordinasi manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai alternative solusi mengatasi kemacetan yang sering terjadi di beberapa ruas jalan tol di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jaobdetabek).

Masalah lain ditemukan yaitu proses penilaian pemenuhan SPB belum memadai dan terdapat beberapa ruas jalan tol yang tidak memenuhi standar pada aspek kelancara lalu lintas.

Proses penyesuaian dengan menaikkan tarif sesuai laju inflasi yang dilakukan oleh BPJT belum mempertimbangkan tingkat pelayanan maupun pemenuhan SPM pada kecepatan tempuh rata-rata dan panjang antrean pada gerbang tol.

Kementerian PUPR maupun BPJT tidak melakukan penilaian atas tingkat pelayanan di jalan tol. Selain itu juga belum mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS selama tiga tahun (2013-2016), daya beli masyarakat naik namun sangat kecil. Pertumbuhan daya beli 4,9 persen-5,3 persen.

Kemudian hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa ruas jalan tol tidak memenuhi indicator kecepatan tempuh minimal rata-rata sesuai SPM kurang dari 40 km/jam.

Terakhir, pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan BPJT terhadap pemenuhan kewajiban BUJT belum memadai karena belum melakukan pemantauan atas kewajiban pelaporan BUJT secara optimal dan tidak memantau dan evaluasi atas rencana pengoperasian dan pemeliharaan yang dilakukan oleh BUJT.