Sukses

Tantangan Kementerian PUPR Bangun Jalan Perbatasan Papua

Kementerian PUPR terus menggenjot dua proyek infrastruktur di Papua yaitu jalan Trans Papua dan jalan paralel perbatasan Papua.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot dua proyek pembangunan jalan di wilayah Papua. Kedua proyek tersebut adalah jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer (km) dan jalan paralel perbatasan Papua sepanjang 1.098 km.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, saat ini Kementerian PUPR tengah mendorong terlebih dahulu pembangunan Trans Papua.

Alasannya, pembangunan jalan Trans Papua bisa mendongkrak perekonomian di daerah tersebut.

"Trans Papua ini akan terus kami bangun demi membangkitkan ekonomi di sana. Kalau sudah selesai, maka itu akan menjadi economic backbone di Tanah Papua," tukas dia ketika dihubungi Liputan6.com, Minggu (11/2/2018).

Keberadaan jalan Trans Papua ini juga akan mempersempit jarak tempuh antar daerah sehingga berdampak kepada penghematan penggunaan bahan bakar kendaraan.

"Ini juga akan membuat penggunaan bensin lebih efisien, yang mana harga bensin di Papua kan mahal sekali," ungkapnya.

Arie melontarkan bahwa pembangunan Trans Papua pada awal 2018 ini sudah bagus. Ia mencontohkan untuk proyek ruas Jayapura - Elelim - Wamena sepanjang 169 km, yang hampir rampung sepenuhnya.

"Tinggal menghubungkan beberapa jembatan saja untuk menyelesaikan ruas jalan Jayapura - Elelim - Wamena itu," ujar dia.

 Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Jalan Perbatasan

Sementara itu, jalan paralel perbatasan Papua masih akan diutamakan yang di utara pulau, yaitu ruas Jayapura - Arso - Waris - Yeti.

Kementerian PUPR sendiri, lanjutnya, masih menghadapi beberapa kendala untuk menyelesaikan jalan perbatasan dengan Papua Nugini tersebut, salah satunya adalah kontur tanah.

"Terrain di sana terjal, dan butuh biaya yang sangat mahal. Ada di kisaran Rp 15 triliun mungkin," ucap dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.