Sukses

Sri Mulyani: Pembahasan Divestasi Freeport Masuk Soal Detail

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus melakukan negoisasi terkait pelepasan saham atau divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Pemerintah menyatakan, proses negoisasi tak mengalami kendala.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus mematangkan empat poin negoisasi yang tidak bisa dipisah satu sama lain. 

"Kami masih akan sesuai dengan target yaitu melakukan empat hal dalam satu paket perjanjian dengan Freeport. Pertama mengenai divestasi, kedua pembangunan smelter, ketiga kepastian dari investasi dan penerimaan negara perpajakan, dan perpanjangan operasi," ujar dia di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Sri Mulyani menuturkan, negosiasi antara pemerintah dengan Freeport sudah mulai ke hal-hal yang detail. Sebagai contoh, terkait dengan perpanjangan operasi akan dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan PTFI.

"Mungkin nanti perpanjangan operasi akan dikaitkan dengan izin usaha pertambangan khususnya, terutama yang mencakup dan memasukan seluruh item-item mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Freeport. Katakanlah seperti pembangunan smelter, kapan jangka waktunya, bagaimana kita mengukur progresnya," ujar Sri Mulyani.

Terkait dengan masalah penerimaan negara, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menetapkan penerimaan pajak pusat maupun daerah.

"Kemudian mengenai divestasi kita juga melakukan detil langkah-langkah sampai kepada tahunnya dan kapan kita melakukan eksekusinya," tukas dia. 

1 dari 2 halaman

BUMN Siap Ambil Saham Freeport

Sebelumnya, Kementerian BUMN saat ini terus melakukan finalisasi mengenai skenario divestasi saham Freeport Indonesia secara mayoritas. Salah satu yang menjadi opsi adalah melalui holding BUMN tambang yang akan terbentuk pada 29 November 2017.

Deputi Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menegaskan, jika diberikan tugas, holding BUMN tambang ini sangat siap untuk mengambil alih saham PT Freeport Indonesia.

Dia memberikan contoh salah satu buktinya bisa dilihat dari sisi ekuitas holding BUMN tambang tersebut. Ketika sudah menjadi holding, ekuitasnya mencapai Rp 64,6 triliun.

"Katakanlah saham Freeport Indonesia itu US$ 2-3 miliar atau sekitar Rp 36 triliun, ekuitas kita sendiri saja Rp 64 triliun, sudah jelas berarti ya," kata Harry di Kementerian BUMN, Jumat (24/11/2017).

Padahal, dari sudut pandang keuangan, ekuitas tersebut bisa di leverage atau penggunaan aset dan sumber dana mencapai 3 kali lipat atau mencapai Rp 120 triliun lebih, sebagai upaya mendapatkan pendanaan dari perbankan.

Dari data laporan keuangan hingga Juni 2017 dari masing-masing perusahaan yang termasuk anggota holding BUMN tambang tercatat, ekuitas PT Inalum (Persero) sendiri sebesar Rp 20,6 triliun, PT Antam (Persero) Tbk sebesar Rp 17,8 triliun, PT Bukit Asam (Persero) Tbk Rp 11,9 triliun dan PT Timah (persero) Tbk sebesar Rp 5,6 triliun.

Harry menegaskan, meski 51 persen saham Freeport Indonesia nanti akan beralih ke Indonesia, tetap pemerintah daerah mendapat porsi 10 persen.

"Sekarang kita, Menteri BUMN, Menteri ESDM dan Menteri Keuangan terus berunding mengenai hal yang bersifat teknis. Namun intinya semua mengacu pada kesepakatan yang disepakati pada Agustus 2017," ujar dia. 

Artikel Selanjutnya
Ketua DPR Surati Pemerintah Soal Kepastian Gedung Baru‎
Artikel Selanjutnya
Batasan Transaksi Tunai Rp 100 Juta Masih Bisa Berubah di Tangan DPR?