Sukses

Ini Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III

Pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan yang rencananya akan diumumkan pada pekan depan.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sedang menggodok poin-poin dalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang rencananya akan diumumkan pada awal Oktober ini. Ada tiga fokus utama dalam paket kebijakan ini yakni investasi, kredit ekspor dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro usai menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan yang rencananya akan diumumkan pada pekan depan.

"Fokusnya investasi, pembiayaan ekspor dan kredit usaha untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mendorong daya beli masyarakat," ucap dia di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Lebih jauh dijelaskan Bambang, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) akan menyalurkan modal kerja atau kredit ekspor dengan target sasaran industri padat karya atau industri berorientasi ekspor maupun Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Perusahaan yang terancam PHK boleh pinjam kredit dari LPEI. Syaratnya tidak boleh PHK, dan bisa melanjutkan produksi. Perusahaan yang sudah terlanjur PHK juga boleh (pinjam), jaminannya orang yang di PHK ditarik lagi bekerja," terang dia.

Dia mengatakan, kredit bersubsidi ini berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) pemerintah kepada LPEI sebesar Rp 1 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Bambang menjanjikan, perusahaan yang mendapatkan kredit ekspor ini akan memperoleh tingkat suku bunga di bawah komersial atau sama dengan BI Rate. "Tingkat bunga di bawah komersial, sedangkan tenor nanti B to B lah," paparnya.

Sementara untuk fokus kedua, yaitu peningkatan daya beli masyarakat, Bambang masih bungkam apakah itu terkait dengan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). "Nanti disampaikan secara baik-baik," ujar dia.

Dari sisi investasi, Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis mengatakan, akan membuat pelayanan khusus pengaduan untuk menangani keluhan perusahaan yang terancam melakukan PHK.

"Karena ada anomali, di sana ada PHK tapi di sini ada yang buka (investasi baru). Perusahaan tekstil dan sepatu banyak PHK buruh, yang mana? Jadi kita buat desk khusus di BKPM, datang ke kita, masalahnya apa dibahas, kita cari solusinya bersama," kata Azhar. (Fik/Gdn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.