Menteri ESDM Yakin Praktik Korupsi di RI Bisa Lenyap

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yakin budaya korupsi di Indonesia akan hilang seiring dengan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk melawan budaya tersebut. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menjadi salah satu lembaga yang diharapkan bisa menjadi pendorong pemberantasan praktik korupsi.

Sudirman bercerita, budaya korupsi di Indonesia hampir mirip dengan politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan di kisaran 1940 lalu. Saat itu, di Afrika Selatan terjadi praktik politik yang membedakan kasta kulit putih dengan kulit hitam.

Pada masa tersebut, kaum kulit hitam ditindas dan dijadikan budak. Jika ada warga kulit putih yang tidak melakukan hal tersebut maka dianggap tidak mengikuti budaya dan justru dianggap sebagai pembangkang.

"Dahulu ketika apartheid berlangsung di Afrika Selatan, maka yang tidak menjalankan politik kurang trendi. Kalau saya kulit putih melakukan kulit hitam dengan sewangan-wenang dianggap memang harus seperti itu," kata Sudirman, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Ia melanjutkan, kondisi tersebut berubah setelah Nelson Mandela dibebaskan dari penjara dan diangkat menjadi presiden. Dengan berbagai perlawanan yang dilakukan oleh Nelson, budaya apartheid tersebut bisa berhenti.

"Tapi zaman berganti ketika Nelson Mandela dibebaskan terpilih jadi Presiden dia ambil sikap memaafkan orang yang menidasnya saat itu apartheid  ketinggalan zaman," tuturnya.

Sudirman pun yakin, wabah korupsi di Indonesia akan berubah seperti kondisi tersebut. Pasalnya, belakangan ini korupsi menjadi sebuah budaya di kalangan aparatur negara.

"Saya percaya budaya korupsi tersebut akan seperti politik apartheid. Saat ini orang berpikir tidak korupsi maka tidak trendi. Namun ke depan akan berubah," ungkapnya.

Menurut Sudirman, KPK menjadi salah satu alat negara yang bisa mendorong menghapusan budaya korupsi tersebut. KPK akan kembali bangkit memberantas praktik korupsi, hal tersebut dilakukan karena tuntutan zaman dan praktik korupsi jadi masa lalu di Indonesia.

"Banyak tokoh nasional seperti gubernur, mantan menteri, pengusaha besar, anggota DPR, dalam waktu tidak lama akan masuk penjara. Kalau sekarang KPK mengalami cobaan itu bersifat sementara," pungkasnya. (Pew/Gdn)