Desak Pembangkit Pakai Gas, Wamen ESDM: Tolong Kasian Sama Negara

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo meminta PLN untuk  meningkatkan rasio elektrifikasi di Kepulaun Riau. Namun kali ini, pemerintah mengimbau PLN menggunakan gas sebagai sumber energi guna menghemat uang negara.

"Rasio elektrifikasi di Kepulauan Riau harus ditingkatkan, caranya dengan memasok pulau-pulau kecil dengan gas engine, memakai pembangkit listrik Tenaga Gas (PLTG)," kata Susilo seperti dikutip Situs resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Minggu (2/3/2014).

Pemerintah mengimbau Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) yang sebelumnya telah digunakan untuk memasok listrik, secara bertahap akan dimatikan dan diganti dengan PLTG. Dengan cara ini diharapkan beban pengeluaran negara bisa berkurang karena harga gas lebih murah dibandingkan harga BBM.

"PLTD-nya dimatikan, jadi pembangkit tenaga diesel diusahakan diganti tahun  ini atau tahun depan maksimum, tolong kasian sama Negara,” ujarnya.

Pada bagian lain, Susilo mengungkapkan penggunaan tarif tenaga listrik di Batam saat ini memang sudah tidak disubsidi oleh pemerintah. Tarif tenaga listrik pelanggan PLN Batam ditetapkan oleh Walikota Batam dengan persetujuan DPRD.

"PLN Batam dapat menjadi model untuk wilayah lain-lainnya, dimana listrik disini sudah tidak disubsidi lagi, ibarat anak bayi sudah disapih, sudah tidak menyusu lagi kepada induknya, tetapi betul-betul harus tumbuh besar secara keekonomian. Saya minta Pa Nur (Dirut PT PLN) tolong di Bali dibikin seperti di Batam," ungkap Susilo

Pertumbuhan kebutuhan listrik di Pulau Batam mencapai 13%, melebihi rata-rata nasional yang hanya sekitar 8%. PLN Batam sudah menggeser peran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai sumber energi pembangkit listrik Tenaga Disel (PLTD). Kini, 70% pembangkit listrik PLN yang beroperasi di Batam saat ini menggunakan gas bumi sedangkan sisanya 30% menggunakan batu bara.

PLN Batam berupaya tidak menggunakan pembangkit yang harga bahan bakarnya tinggi seperti BBM, sehingga tarif listrik yang dibebankan kepada konsumen tidak perlu lagi diberikan subsidi oleh pemerintah.(Pew/Shd)