Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendalami 15 entitas yang diduga menyelenggarakan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa mengantongi izin. Langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor perasuransian.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan hingga 29 Juni 2026 OJK terus mendorong penyelesaian berbagai permasalahan di lembaga jasa keuangan (LJK) melalui pengawasan khusus.
Advertisement
“Sampai dengan 29 Juni 2026, OJK terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyelesaian permasalahan pada lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus,” kata Ogi dalam konferensi pers daring, Selasa (7/7/2026).
Saat ini, OJK masih melakukan pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 8 dana pensiun.
Selain itu, regulator juga melakukan pendalaman terhadap 15 entitas yang diduga menjalankan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin. OJK turut membatalkan 3 Surat Tanda Terdaftar (STTD) agen asuransi yang diduga menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin.
“OJK juga melakukan pendalaman terhadap 15 entitas yang diduga menyelenggarakan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin serta membatalkan tiga Surat Tanda Terdaftar agen asuransi terkait dugaan menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin,” ujarnya.
Di sisi lain, OJK memastikan kondisi industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PBDP) tetap stabil. Hingga Mei 2026, aset industri asuransi tercatat mencapai Rp 1.197,04 triliun, meningkat 2,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Secara umum, kinerja industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun tetap stabil dan terjaga,” kata Ogi.
Aset asuransi komersial mencapai Rp 977,81 triliun, naik 4,05% secara tahunan. Sementara itu, pendapatan premi industri asuransi komersial mencapai Rp 139,54 triliun atau tumbuh 0,67%.
Premi asuransi jiwa meningkat 5,87% menjadi Rp 76,79 triliun, sedangkan premi asuransi umum dan reasuransi turun 5,03% menjadi Rp 62,76 triliun.
Ogi mengatakan, kondisi permodalan industri tetap kuat. Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa mencapai 481,20%, sedangkan RBC asuransi umum dan reasuransi sebesar 319,12%, jauh di atas ketentuan minimum 120%.
Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Nasional
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hasil rapat Dewan Komisioner OJK Bulanan yang menunjukan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya tekanan inflasi.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan pada 1 Juli 2026 menunjukkan kondisi sektor keuangan masih berada dalam posisi yang stabil meski risiko eksternal masih membayangi.
“Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga,” kata Friderica dalam konferensi pers yang disiarkan daring, Selasa (7/7/2026).
Menurut Friderica, meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mengurangi tekanan di pasar energi global. Kondisi itu tercermin dari harga minyak yang kembali mendekati level sebelum konflik serta berkurangnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi.
“Kendati demikian, risiko geopolitik masih perlu dicermati mengingat stabilitas kawasan masih rentan terhadap potensi eskalasi baru,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perekonomian global masih menunjukkan perbedaan kinerja di berbagai negara. Amerika Serikat dinilai masih cukup tangguh dengan pasar tenaga kerja yang kuat, meski tekanan inflasi meningkat. Di sisi lain, China masih menghadapi lemahnya konsumsi domestik dan investasi swasta, sedangkan aktivitas ekonomi Eropa masih tertahan akibat permintaan yang lemah meski sektor manufaktur mulai membaik.
Friderica mengatakan, OECD dan World Bank telah merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 menjadi masing-masing 2,8% dan 2,5%.
“Prospek pertumbuhan masih dibayangi lemahnya permintaan global, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta meningkatnya prospek higher for longer yang memengaruhi risk appetite investor global di pasar keuangan,” katanya.
Di dalam negeri, sejumlah indikator ekonomi mulai menunjukkan perlambatan. PMI manufaktur melemah, surplus neraca perdagangan menyempit, dan cadangan devisa menurun. Meski demikian, OJK menilai stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter.
OJK Perkuat Kebijakan Keuangan Berkelanjutan
Selain memantau stabilitas sektor keuangan, OJK juga terus memperkuat kebijakan keuangan berkelanjutan, termasuk implementasi program nilai ekonomi karbon dan kerja sama dengan mitra internasional dalam rangkaian London Climate Action Week 2026.
"OJK menegaskan penguatan pembiayaan transisi perlu diarahkan untuk mendukung transformasi sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi,” ujar Friderica.
Di sektor pembiayaan, OJK mulai mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas informasi debitur, memperluas akses pembiayaan yang sehat, serta mendukung penyaluran kredit ke sektor produktif, termasuk UMKM dan program penyediaan perumahan.
“Optimalisasi SLIK mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan. Selain itu, diterapkan threshold informasi debitur untuk nominal di atas Rp 1 juta agar informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit,” kata Friderica.