Liputan6.com, Jakarta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menunggu detil kebijakan dari calon presiden terpilih, Prabowo Subianto yang berjanji membangun 3 juta rumah guna mengatasi permasalahan backlog atau kekurangan hunian.
Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo coba memunculkan pertanyaan, apakah 3 juta rumah tersebut seluruhnya jadi bagian pemerintah atau ada yang dalam bentuk komersial.
Advertisement
Untuk yang berasal dari alokasi pemerintah alias non komersial, ia bilang itu juga perlu diperinci lagi lebih detil, baik untuk program pembiayaannya, bentuk huniannya, hingga lokasinya.
"Non komersial dibagi lagi nih, FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) berapa. FLPP juga dibagi lagi, yang tapak berapa yang vertikal berapa. Dibagi lagi nih tiap tahun, yang di perkotaan berapa, pedesaan berapa, pesisir berapa," ujar Ananta dalam sesi konferensi pers di Kantor SMF, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
"Khususnya kalau yang di pedesaan dan pesisir, menurut saya, opini aja, itu adalah bukan kepemilikan rumah, tapi bagaimana bisa meningkatkan kualitas hunian yang merakyat. Karena rata-rata orang di desa/pesisir itu sudah punya. Cuman air bersihnya, sanitasinya, itu yang harus diperbaiki," ungkapnya.
Kendati begitu, ia menekankan SMF secara prinsip bakal siap menjalani jika sudah ada penugasan. Namun Ananta tetap ingin tahu lebih jelas terkait detil program 3 juta rumah yang diusung Prabowo.
"Makanya total 3 juta itu oke, tapi kita musti nunggu nih. Nanti kalau sudah jelas baru kita duduk sama-sama dengan seluruh stakeholder perumahan, dengan dikoordinasi oleh Kementerian PUPR," kata dia.
Menimpali itu, Chief Economist SMF Martin Daniel Siyaranamual mengemukakan, ada dua poin signifikan yang jadi sorotannya dalam pembangunan program 3 juta rumah tersebut pasca Prabowo dilantik.
"Pertama, untuk membiayai 3 juta selama 5 tahun, bukan 3 juta per tahun. Artinya apa, artinya harus ada perubahan kebijakan yang signifikan, di semua sisi. Targeting-nya, ngitungnya, pembiayaannya, sumber pendanaannya," bebernya.
Aspek Sosial
Selanjutnya, ia juga menyoroti banyak aspek sosial yang perlu dihitung dalam program pembangunan rumah massal. Khususnya yang beririsan dengan program pemerintah saat ini, semisal target penurunan kemiskinan ekstrem hingga angka stunting.
"Kedua, ini yang menarik nih, 3 juta itu enggak cuman ngomongin kepemilikan rumah, tetapi juga perbaikan rumah. Artinya apa, nanti ada target-target yang terakumulasi seperti kemiskinan ekstrem, stunting lah, itu nanti semua masuk ke dalam situ," tuturnya.
"Waktu membangun bukan hanya akses terhadap pembiayaan, tetapi juga akses terhadap pembiayaan yang bersifat inklusif," tegas Daniel.
Advertisement
