Liputan6.com, Jakarta Malaysia mengumumkan akan melarang ekspor bahan mentah mineral, mengikuti jejak Indonesia dalam upaya hilirisasi.
Mengutip US News, Rabu (13/9/2023) Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Malaysia akan mengembangkan kebijakan untuk melarang ekspor bahan mentah tanah untuk mencegah eksploitasi dan hilangnya sumber daya.
Advertisement
Keputusan pembatasan ekspor bahan mentah dari Malaysia datang ketika dunia berupaya melakukan diversifikasi dari China, produsen mineral tanah jarang (rare earth) terbesar di dunia yang digunakan secara luas dalam chip semikonduktor, kendaraan listrik, dan peralatan militer.
PM Anwar mengatakan pemerintah akan mendukung pengembangan industri logam di Malaysia dan larangan ekspor akan "menjamin keuntungan maksimal bagi negara tersebut".
Namun, Anwar belum mengungkap kapan usulan larangan ekspor itu akan mulai berlaku.
Industri logam tanah jarang di Malaysia diperkirakan akan menyumbang nilai tambah sebesar 9,5 miliar ringgit terhadap produk domestik bruto negara itu pada tahun 2025 dan menciptakan hampir 7.000 lapangan kerja, kata Anwar di parlemen.
“Pemetaan detail sumber unsur tanah jarang dan model bisnis komprehensif yang memadukan industri hulu, tengah, dan hilir akan dikembangkan untuk menjaga rantai nilai,” ujarnya.
Larangan yang diterapkan Malaysia dapat mempengaruhi penjualan ke China, yang mengimpor sekitar 8 persen bijih tanah jarang dari negara anggota ASEAN itu antara bulan Januari dan Juli tahun ini, menurut data bea cukai China.
Diketahui, Malaysia hanya memiliki sedikit cadangan mineral di dunia, dengan perkiraan 30.000 metrik ton, menurut data Survei Geologi Amerika Serikat pada tahun 2019.
China merupakan negara dengan sumber mineral terbesar dengan perkiraan cadangan 44 juta ton.
Jokowi di HUT ke-50 PDIP: Saya Ingin Presiden Nanti Berani Lanjutkan Larang Ekspor Bahan Mentah
Dalam pidatonya di acara HUT ke-50 PDIP, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa ia berharap presiden yang terpilih pada 2024 mendatang bisa melanjutkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah yang sudah ia jalankan saat ini.
Jokowi berharap, Indonesia tidak akan kembali ke era penjajahan VOC 400 tahun lalu dengan dipaksa melakukan eskpor bahan mentah, sehingga tidak mendapat nilai tambah pada ekonominya.
"Inilah yang harus kita balik bahwa bahan-bahan mentah yang kita miliki baik tambang, pertanian, perkebunan, semuanya harus dihilirasi agar nilai tambahnya berada di dalam negeri" ujar Jokowi, alam acara perayaan HUT PDIP ke-50, dikutip dari Youtube PDI Perjuangan Selasa (10/1/2023).
"Kenapa ini terus saya ulang-ulang, karena saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa dan negara," tuturnya.
Advertisement
Bukan Upaya yang Mudah
Namun Jokowi mengakui bahwa mengintegrasi industri bukan lah hal yang mudah, karena jauhnya tambang-tambang bahan mentah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Maka dari itu, pekerjaan besar ke depan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar agar Nikel, bauksit, tembaga, dan timah bisa terigentrasi dan memproduksi barang jadi maupun setengah jadi, serta emberikan nilai tambah utamanya lapangan kerja bagi rakyat.
Jokowi pun membeberkan contoh salah satunya ketika Indonesia masih mengekspor bahan mentah nikel.
"Dulu, waktu masih mentah kita ekspor itu per tahun nilainya hanya Rp 17 triliun. Setelah kita stop, dalam setahun bisa menghasilkan Rp 360 triliun, ini baru nikel," bebernya.
