Demokrat: Jokowi Tidak Perlu Takut Disalahkan Jika Tak Ikut Jegal Koalisi atau Capres

Partai Demokrat menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu khawatir disalahkan jika memang tidak terlibat dalam upaya penjegalan koalisi atau capres pada Pemilu 2024.

oleh Liputan6.com diperbarui 22 Des 2022, 18:43 WIB
Presiden Joko Widodo menyapa relawan saat menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022). Gerakan Nusantara Bersatu dari berbagai elemen relawan Jokowi itu untuk menyelaraskan persepsi barisan satu komando di bawah arahan Presiden Joko Widodo. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu khawatir disalahkan jika memang tidak terlibat dalam upaya penjegalan koalisi atau capres pada Pemilu 2024. Jokowi dan Istana harus percayakan terhadap partai politik untuk urusan pemilu.

"Tak perlu Istana takut disalahkan, kecuali memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu," ujar Wasekjen Demokrat Renanda Bachtar kepada wartawan, Kamis (22/12/2022).

Jokowi diminta tidak perlu sibuk urus soal pencapresan. Sebaiknya fokus bekerja saja demi memperbaiki ekonomi.

"Koalisi itu urusan parpol, bukan urusan istana. Biarkan parpol-parpol peserta pemilu yang mengurus koalisi dan capres-cawapres," kata Renanda.

"Istana lebih baik fokus perbaiki ekonomi saja. Perbaiki nasib rakyat banyak yang susah. Banyak rakyat jadi miskin, atau tambah miskin, karena pandemi, dan belum bisa pulih sampai dengan sekarang. Banyak jadi pengangguran sejak pandemi, dan masih menganggur sampai sekarang," tegasnya.

Jokowi bisa belajar dari era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal bagaimana memperbaiki ekonomi dan mengentaskan angka kemiskinan. Jokowi punya waktu kurang lebih dua tahun untuk fokus bekerja untuk rakyat.

"Masih ada waktu dua tahun. Jokowi dan kabinetnya kalau fokus bekerja untuk rakyat, bukan sibuk melanggengkan kekuasaan, mungkin ekonomi kita bisa membaik. Kemiskinan bisa turun, meski tidak bakal mampu menyamai prestasi SBY," ujar Renanda.

"Pengangguran pun bisa berkurang. Setidaknya, ada legacy positif yang ditinggalkan pemerintahan ini di bidang ekonomi untuk pemerintahan selanjutnya yang benar-benar dirasakan rakyat manfaatnya," pungkasnya.

2 dari 2 halaman

Jokowi Sebut Istana Selalu Dituduh Hal Tak Benar

Jokowi di acara relawan Sapu Lidi Jatim di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari Surabaya, Minggu (21/8/2022). (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Sebelumnya, Jokowi mengatakan Istana selalu dituduh hal tidak benar. Ia khawatir ada koalisi gagal terbentuk pada Pemilu 2024 nanti, lalu yang disalahkan adalah dirinya.

"Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi yang dituduh istana lagi, istana ini, istana, istana," ujar Jokowi saat perayaan HUT Hanura ke-16 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (21/12).

Koalisi, kata Jokowi, adalah kewenangan ketua umum partai. Setiap ketua umum bertemu bahas koalisi. Tetapi masih saja presiden yang dituduh menggagalkan.

"Padahal kita enggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu, tapi yang mau mengkambinghitamkan mau menuduh, presiden, istana, Jokowi," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan tokoh gagal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden juga jangan menyalahkan dirinya dan Istana.

"Mungkin untuk pilpres bisa seperti itu lagi ada orang atau tokoh ingin sekali mendapatkan kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan. Kekuatan besar ikut-ikutan, urusannya apa dengan saya," ujar Jokowi.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Infografis Kode Pemimpin Rambut Putih ala Jokowi (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya